Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Akan Tolak Permintaan Kubu Agung Merombak Fraksi Golkar

Kompas.com - 24/03/2015, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, memastikan bahwa pimpinan DPR akan menolak permintaan pengurus Partai Golkar dari kubu Agung Laksono untuk merombak Fraksi Golkar di DPR. Meski kubu Agung sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengurus Golkar dari kelompok Aburizal Bakrie masih melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Kita harus berpegang pada hukum, tidak boleh sepihak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2015).

Fahri mencontohkan konflik yang sebelumnya dialami Partai Persatuan Pembangunan. Saat PPP kubu Djan Faridz menang di PTUN ataupun mahkamah partai, pimpinan DPR tetap menolak memproses permintaan merombak pimpinan fraksi. "Di PPP, Djan Faridz menang, tapi kami tak proses administrasi faksinya karena ini masih ada konflik jadi kami tak proses. Djan faridz itu sudah menang bertubi-tubi di mahkamah dan PTUN tapi kami tak proses karena kami mau jaga wibawa pimpinan," ucap Fahri.

Mengenai surat perombakan fraksi yang tak dibacakan di sidang paripurna kemarin, Fahri menyatakan bahwa surat yang diajukan Agung baru masuk 15 menit sebelum sidang dimulai. (Baca: Surat Perubahan Fraksi Golkar Tak Dibacakan, Kubu Agung Laksono Interupsi)

"Bagaimana bisa kami membaca surat yang 15 menit baru masuk? Ini harus sesuai dengan prosedur. Jadi ada problem ketergesa-gesaan dari mereka (kubu Agung). Ini negara hukum, ada aturan," ucapnya.

Agung berniat merombak Fraksi Golkar setelah kepengurusannya mendapat surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin, yang berada di kubu Aburizal, hendak digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Sekretaris Fraksi Golkar yang saat ini dijabat oleh Bambang Soesatyo akan digantikan dengan Fayakhun Indrayadi.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perlawanan jika Agung dan kawan-kawan bersikeras menggantikan struktur kepengurusan Fraksi Partai Golkar. Menurut dia, kepengurusan fraksi yang sah adalah yang terdaftar di Sekretariat Jenderal DPR dengan pimpinan Ade Komarudin.

"Fraksi enggak bisa direbut. Mana bisa? Lawan!" kata Aburizal (Baca: Aburizal: Fraksi Golkar Enggak Bisa Direbut, Lawan!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com