Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Putusan Menkumham soal Golkar Sebuah Bencana, Ini Kata Yorrys

Kompas.com - 14/03/2015, 13:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang memberi "lampu hijau" untuk kubu Agung Laksono menyusun kepengurusannya adalah sebuah "bencana" demokrasi. Pernyataan Prabowo ini pun langsung direspons oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai.

Yorrys menganggap Prabowo berhak untuk melontarkan pendapatnya. Menurut dia, konflik Golkar ini memang mendapat perhatian dari para mantan elite partai pohon beringin itu. Dia menyebutkan Prabowo Subianto, Wiranto, dan Surya Paloh yang memutuskan keluar dari Golkar dan membentuk partai baru.

"Tidak apa, itu hak beliau," ucap Yorrys dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Namun, dia mengingatkan agar polemik Golkar kali ini tak lagi menghasilkan partai baru. Yorrys menyebut kelahiran partai baru ini sebagai "anak haram" yang tak dikehendaki kelahirannya.

"Jangan lagi ada perselingkuhan Golkar ini jadi 'anak haram' baru. Saya selalu katakan ini. Makanya, yang sekarang harus bersatu," kata Yorrys.

Dia berpendapat tindakan yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sudah tepat. Dia menganggap Yasonna bukannya berpihak ke salah satu kubu.

"Di dalam suratnya jelas disebutkan bahwa menyusun kepengurusan dengan mengakomodasi pihak yang kalah dan diwajibkan melakukan munaslub pada 2016. Ini kan adil," papar Yorrys.

Sebelumnya, Prabowo tak mau mengakui Golkar kubu Agung Laksono. Menurut dia, Golkar yang sah adalah kubu Aburizal Bakrie yang menyelenggarakan munas di Bali. Dia menyayangkan sikap Yasonna yang justru mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono yang disebutnya "abal-abal".

"Ini bencana bagi demokrasi Indonesia. Musibah besar kalau ada kongres akal-akalan, ada munas akal-akalan, dianggap sah itu sangat berbahaya. Berarti demokrasi di Indonesia tidak akan dipercaya rakyat. Sistem politik tidak dipercaya," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com