Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti: Pernyataan Abbott, Kebiasaan yang Selalu Dikritik Masyarakat

Kompas.com - 01/03/2015, 17:14 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dave McRae, seorang peneliti senior dari University of Melbourne, mengatakan bahwa pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengaitkan permohonan pembatalan eksekusi mati dengan bantuan pada tsunami tahun 2004, adalah kebiasaan Abbott yang selalu dikritik oleh publik Australia.

"Kami menyebutnya "Captain's Call". Perdana Menteri diibaratkan kapten, dimana dia selalu membuat kebijakan tanpa persetujuan anggota partai, dan masyarakat. Umumnya keputusan itu dikritik oleh media dan masyarakat," ujar Dave dalam sebuah konferensi pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2015).

Dave mengatakan, hal serupa pernah terjadi pada saat Abbott secara sepihak memberikan gelar kehormatan kebangsaan kepada Pangeran Kerajaan Inggris. Menurut Dave, masyarakat Australia kecewa terhadap keputusan tersebut.

Hal itu, kata Dave, juga sempat memicu wacana pergantian Perdana Menteri. Dave menilai, pernyataan Abbott sangat memiliki kepentingan politik. Menurut dia, Abbott sedang berusaha untuk mencari perhatian masyarakat Australia. Meski demikian, sebut Dave, adalah hal yang sulit bagi Abbott untuk memanfaatkan kondisi saat ini.

Menurut Dave, dua partai di Australia, yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal telah memberi keputusan yang sama terkait penolakan eksekusi mati. Maka menurut Dave, apa yang dilakukan Abbott akan sia-sia.

"Saya merasa tidak nyaman dengan pernyataan Abbott, dan itu tidak mewakili sikap saya. Itu dikritik secara terbuka oleh jajaran pemerintahan, media, masyarakat. Mereka kecewa dengan pernyataan Abbott. Itu tidak mewakili siapa pun," kata Dave.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com