Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tes Keperawanan Diusulkan Masuk Perda, Ini Tanggapan Keponakan Prabowo di DPR

Kompas.com - 11/02/2015, 17:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyayangkan adanya rencana tes keperawanan dan keperjakaan sebagai syarat kelulusan yang akan dimasukkan ke rancangan peraturan daerah (perda) tentang akhlakul karimah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menurut Sara, rencana tes keperawanan dan keperjakaan melanggar hak asasi manusia dan harus ditolak.

"Secara biologi maupun psikologis, ini tidak bisa," kata Sara, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Ia menjelaskan, tes keperawanan dan keperjakaan pernah dilakukan di berbagai negara lain dan akhirnya dihilangkan. Dengan begitu, ia merasa tidak perlu ada tes serupa di Indonesia karena tidak efektif dan melanggar privasi seseorang. Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus berperan aktif mencegah agar rencana memberlakukan perda tersebut tidak terealisasi.

"Tidak boleh ada aturan seperti itu. Ini bukan masalah moralitas, caranya tidak tepat. Ini cara yang sangat tidak profesional," ujar keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut.

Untuk diketahui, tes keperawanan dan keperjakaan masuk perda akhlakul karimah dan menjadi salah satu syarat kelulusan SMP dan SMA merupakan usul anggota DPRD Kabupaten Jember. (Baca: Tes Keperawanan dan Keperjakaan Diusulkan Jadi Syarat Kelulusan)

Keinginan DPRD Jember tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap semakin tingginya perilaku seks bebas di usia pelajar akibat terbukanya sistem informasi dan komunikasi. Seks bebas itu juga memicu tingginya pengidap HIV/AIDS di usia pelajar. (Baca: Pro dan Kontra Tes Keperawanan dan Keperjakaan sebagai Syarat Kelulusan)

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi sempat meminta maaf karena munculnya usulan tersebut. Menurut Ayub, tingginya angka penderita HIV/ AIDS yang berasal dari kalangan pelajar menjadi pekerjaan rumah bersama. Komisi D DPRD Jember akan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah agar anak-anak lebih memahami bahaya seks bebas.

Untuk itulah, dalam waktu dekat, DPRD Jember akan melakukan proses kajian, dialog, dan mengundang para ahli dari berbagai sumber untuk memberikan masukan demi melahirkan sebuah kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi warga Jember, terutama anak-anak Jember, tanpa adanya diskriminasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com