Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Terobosan, Kunjungan Jokowi ke Malaysia Tak Akan Perbaiki Nasib TKI

Kompas.com - 09/02/2015, 13:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati pesimistis kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia bisa memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Menurut Okky, dibutuhkan dari sekedar kehadiran Presiden untuk bisa menyelesaikan masalah TKI yang semakin kompleks.

"Saya tidak yakin dengan kehadiran Presiden Jokowi akan serta merta memperbaiki masalah TKI di Malaysia. Karena memang keberpihakan dari negara untuk melakukan rekrutmen, pengawasan keberangkatan dari pihak imigrasi serta pengawasan di negara penempatan khususnya Malaysia, tidak ada keberpihakan yang kuat," kata Okky melalui keterangan pers, Senin (9/2/2015).

Okky mengaku selalu meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat road map terkait rencana negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada tahun 2017.

Namun sampai sekarang, road map tersebut tidak pernah dia lihat. Saat ini, dia mengaku sudah kembali meminta Menaker Hanif Dhakiri.

"Sebetulnya kalau pemerintah memang memiliki keberpihakkan kepada kesejahteraan dan perlindungan TKI, maka masalah-masalah yang menyedihkan atau merendahkan martabat bangsa bisa tidak terjadi," ujar anggota Fraksi PPP itu.

Program moratorium TKI serta pembentukan Satgas Pengawasan TKI yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia, lanjut dia, tidak serta-merta bisa menghentikan tindakan-tindakan yang melecehkan anak bangsa. Situasi ini, kata dia, jauh berbeda dengan tenaga informal yang dikirim dari Filipina. Sistem rekrutmen, pelatihan, pengiriman dan pengawasan di negara penempatan sangat intens.

"Setelah lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia, kalau tidak ada tindak lanjut berupa terobosan akan perlindungan dan rekrutmen Calon TKI, maka kunjungan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi nasib TKI," ucap Okky.

"Menteri Hanif yang juga menyertai Presiden Jokowi ke Malaysia harus segera merespons dengan terobosan yang baru, bukan bisnis as usual. Dan segera membuat serta melakukan road map untuk pengiriman tenaga-tenaga yang skilled full atau formal," tambahnya.

Saat kunjungan ke Malaysia,Presiden menyempatkan bersilaturahim dengan WNI disana, Jumat (6/2/2015). Presiden memastikan bahwa negara tidak akan luput dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. (baca: Jokowi Minta WNI di Malaysia Taat Aturan)

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para WNI itu digelar di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Kuala Lumpur. Sedikitnya ada sekitar 300 WNI dari perwakilan buruh migran Indonesia, pekerja profesional, pelajar, guru/dosen, serta komunitas diaspora Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com