Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Independen Diberikan Kewenangan Periksa Jajaran KPK dan Polri

Kompas.com - 27/01/2015, 19:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim independen pencari fakta untuk kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI atau yang disebut "Tim 9" akan memiliki kewenangan cukup besar dalam mengatasi konflik dua institusi itu. Tim bisa sampai memanggil jajaran KPK dan Polri dalam proses pencarian fakta.

"Kewenangan tim ini adalah mencari fakta, masukan, himpun fakta, bisa mendatangi, bisa juga mengundang pihak-pihak terkait untuk dapatkan fakta-fakta dalam rangka mencari solusi," ujar Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie seusai melakukan rapat bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Sekretariat Negara, Selasa (27/1/2015).

Jimly mengungkapkan, tim nantinya akan mendengarkan sebanyak-banyaknya pernyataan dari berbagai pihak. Setelah keputusan presiden soal pembentukan tim ditandatangani, tim akan langsung bergerak.

Tim dipimpin oleh Syafii Maarif dan wakilnya adalah Jimly. Sementara Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dipercaya sebagai sekretaris tim. Mereka bekerja selama 30 hari. Namun, Jimly mengatakan, apabila dalam 30 hari belum juga selesai, maka bisa diperpanjang satu periode yang sama.

"Tapi kami berharap sebelum satu bulan bisa segera selesai," imbuh dia.

Menurut Jimly, tim tidak hanya akan bergerak pada kasus yang menimpa personel KPK di Polri dan sebaliknya, tetapi lebih jauh lagi akan menelaah sistem di kelembagaan itu.

"Nantinya akan ada hubungannya dengan DPR. Kami mencari akar masalahnya," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Hasil dari kajian tim, lanjut Jimly, akan berupa rekomendasi kepada presiden yang akan diumumkan tim secara terbuka kepada publik. Rekomendasi, sebut dia, tak hanya dilakukan pada akhir masa kerja, tetapi juga di sela-sela waktu kerja Tim 9 apabila dianggap presiden butuh melakukan hal mendesak. Namun, rekomendasi itu bisa dipatuhi atau tidak oleh presiden.

"Bisa saja beliau minta di luar apa yang diusulkan tim ini. Bisa saja usul tim itu tak dilaksanakan, tapi dengan pertimbangan lain. Tapi tentu kegunaan tim ini dengan secara sengaja dibentuk dengan keppres, maksudnya tak lain adalah agar rekomendasinya dijalankan presiden," kata Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com