Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Teror terhadap Majalah "Charlie Hebdo" Tak Bisa Dibenarkan

Kompas.com - 08/01/2015, 21:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah prihatin atas insiden penembakan di kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, yang menewaskan 12 orang. Kalla juga menyatakan jika teror semacam itu tak bisa dibiarkan.

"Setiap yang begitu tentu kita tidak benarkan apa pun di mana pun. Di Indonesia kita melawan teror seperti dan tentu di negara lain kita menolak seperti itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Ia pun berpesan setiap warga negara Indonesia untuk lebih berhati-hati, karena serangan teroris bisa terjadi di mana saja. Mengenai kondisi di Indonesia, Kalla meyakini situasi dalam negeri masih kondusif.

Diberitakan sebelumnya, Kedutaan Besar RI di Perancis mengimbau warga negara Indonesia di Paris dan sekitarnya untuk waspada saat berada di tempat-tempat keramaian. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden penembakan di kantor Charlie Hebdo. (Baca: Insiden Penembakan di Paris, WNI Diminta Waspada)

Dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (8/1/2015), KBRI di Perancis menyebutkan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam insiden berdarah tersebut. Pemerintah Perancis telah menetapkan situasi siaga atau waspada keamanan tingkat tertinggi di Paris dan sekitarnya (Ile-de-France).

Menyikapi kejadian tersebut, KBRI Perancis meminta WNI di Paris dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat berada di sekitar kantor media, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat wisata, transportasi umum, dan tempat keramaian lainnya. Untuk keperluan bantuan darurat, WNI dapat menghubungi KBRI Paris melalui telepon 33(0) 145030760 dan 33(0) 621122109 (mobile).

"Imbauan juga disampaikan kepada PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Perancis agar meng-alert para mahasiswa Indonesia di Perancis," demikian pernyataan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com