Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Masyarakat Lamalera Terus Jaga Tradisi Berburu Paus

Kompas.com - 24/12/2014, 10:45 WIB
advertorial

Penulis

Di antara berbagai kampanye pelestarian satwa, tradisi menangkap ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini tidak surut. Meski terkadang masih ada pro dan kontra, aktivitas kultural tersebut tetap dipertahankan demi memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat Lamalera.

Kegiatan perburuan ikan paus di Desa Lamalera, Kabupaten Lembata, NTT, telah berlangsung sejak abad ke-16.  Masyarakat setempat percaya bahwa nenek moyangnya bisa menempati desa tersebut karena dibawa oleh ikan paus biru. Kini, tiap bulan Mei sampai September, sekelompok pria dengan cermat mengamati Laut Sawu yang terletak di sekitar desa Lamalera. Mereka kemudian berusaha menangkap paus raksasa berjenis Koteklema atau yang juga dikenal sebagai paus Sperm (Physeter macrocephalus).

Perburuan dilakukan oleh pria-pria dewasa yang dianggap mampu bertahan selama beberapa hari atau pekan di laut. Mereka menggunakan perahu yang terbuat dari kayu. Perahu itu disebut “Peledang”. Setiap orang yang terlibat dalam penangkapan mempunyai peran. Yang bertugas menikam tubuh paus dengan tombak tempuling disebut “Lama fa”. Ia akan berdiri di ujung perahu, kemudian melompat dan menikamkan tombak ke paus.

Ya, hingga saat ini masyarakat Lamalera menangkap ikan paus dengan cara tradisional, bukan dengan peralatan modern yang dapat membunuh paus secara kejam. Daging ikan paus hasil tangkapannya pun tidak dimanfaatkan untuk hal-hal komersil, melainkan dibagi-bagi kepada warga. Selain itu masyarakat memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk lampu templok. Itulah sebabnya, masyarakat Lamalera menganggap tradisi ini layak dipertahankan, karena tetap mementingkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk masyarakat.

Walau masih menuai kritik dari beberapa kalangan, tradisi masyarakat Lamalera berburu ikan paus diberi izin oleh lembaga konservasi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aktivitas kultural ini juga diakui sebagai tradisi secara internasional.

Seiring dengan terus berjalannya tradisi menangkap ikan paus, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menyelenggarakan Seminar Ikan Paus di Lewoleba, Kabupaten Lembata, pada 11-13 Desember 2014. Selama tiga hari, seminar ini menghadirkan narasumber, di antaranya pakar lingkungan dan tokoh masyarakat Lamalera, Sonny Keraf, serta Bupati Lembata, Eliantze Sunur.

Melalui seminar tersebut warga Lamalera diharapkan bisa mendapat gambaran model pengelolaan mamalia laut yang efektif tanpa mengabaikan kepentingan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, aspek lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya terkait kearifan lokal yang sudah dilaksanakan secara turun temurun di Lamalera – Lembata. Seminar ini menyasar masyarakat Lamalera, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, sampai LSM pemerhati lingkungan, seperti WWF dan Green Peace. Berbekal wawasan baru dari seminar, kerja sama seluruh pihak dalam upaya pelestarian tradisi warga Lamalera sekaligus pemeliharaan lingkungan  baiknya tak hanya ada di angan-angan, melainkan diwujudkan bersama.

Masyarakat Lamalera tetap teguh melestarikan tradisi berburu ikan paus di daerahnnya. Tradisi menangkap paus merupakan cara warga untuk menyambung hidup. Secara kultural, ini menyangkut eksistensi masyarakat Lamalera turun-temurun. Di lain sisi, proses penangkapan paus berpotensi menjadi daya tarik pariwisata NTT yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan Lamalera dan Lembata. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com