Jelang 100 Hari Pemerintahan, Jokowi Diminta Buka Ruang "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang 100 hari pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membuka ruang bagi kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet. Jokowi sedianya bisa menilai kinerja para menteri apakah sudah sesuai dengan arahannya atau belum.

"Seharusnya, ruang reshuffle dibuka karena ini Kabinet Kerja. Ini tidak bisa menutup ruang terhadap adanya upaya reshuffle. Ini tidak boleh ditutup. Coba saat pertama menteri diangkat, mereka pencitraan medianya luar biasa, hampir semua menteri ikuti langkah Presiden blusukan," kata politikus Partai Golkar, Misbakhun, di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Sejauh ini, menurut Misbakhun, para menteri Jokowi masih diuntungkan dengan kisruh internal DPR. Para menteri belum dikritisi secara langsung kebijakannya oleh DPR. "Maka, tugas DPR selanjutnya mengontrol tugas masing-masing menteri," kata mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi menilai, reshuffle kabinet akan menimbulkan gonjang-ganjing bagi pemerintahan Jokowi-Kalla. Terlebih lagi, pemerintahan keduanya saat ini minim dukungan politik. Partai-partai pendukung, menurut Hasan, bisa saja mencabut dukungannya jika ada menterinya yang diganti Jokowi-Kalla.

"Kalau support politik belum bisa diatasi atau kecil, tentu akan terhambat dalam melaksanakan agenda-agendanya. Reshuffle ini akan menimbulkan gonjang-ganjing bagi parpol," ucap dia.

Menurut hasil survei Cyrus, ada empat menteri yang menjadi perhatian masyarakat. Itu pun tidak semuanya dinilai memiliki kinerja yang menjanjikan. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, serta Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa Susi adalah menteri yang dianggap memberikan harapan dengan persentase lebih besar dibandingkan tiga menteri populer lainnya. Sebanyak 28,7 persen menilai Susi memberi harapan jika dilihat dari kinerjanya, sedangkan yang meragukan Susi hanya 6 persen. Sisanya, yakni 65,4 responden, mengaku tidak tahu.

Sementara itu, hanya 10,9 persen responden yang menilai Puan Maharani memberi harapan. Sisanya, yakni 12,6 persen, meragukan kinerja Puan dan 76,4 persen mengaku tidak tahu. Responden yang menilai Khofifah bisa memberikan harapan sebanyak 15,0 persen. Kemudian, Anies dianggap memberikan harapan oleh 11,2 persen responden.

Survei ini dilakukan selama 1 hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.