Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selanjutnya, Jokowi Harus "Blusukan" Cek Kinerja Para Menteri

Kompas.com - 21/12/2014, 20:53 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk mengecek kinerja para menterinya melalui "blusukan". Politikus Partai Golkar Misbakhun menilai, sudah saatnya Jokowi mengecek langsung ke lapangan apakah betul menteri-menterinya bekerja sesuai dengan arahan Presiden.

"Jokowi harus berhenti 'blusukan' yang pencitraan. Tahap berikutnya, 'blusukan' Presiden harus bersifat incognito, menyamar, mengecek langsung apakah betul menteri-menteri ini melakukan sesuai yang diperintahkan," kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (21/12/2014) saat menghadiri pemaparan survei Cyrus Network mengenai penerimaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla.

Ia mencontohkan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang diperintahkan Presiden untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Jokowi sempat menyinggung instruksinya untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang baru dilaksanakan setelah tiga kali diingatkan.

Ia juga pernah mempertanyakan mengapa baru sedikit kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan. "Contoh Presiden katakan tenggelamkan tapi yang ditenggelamkan hanya tiga. Presiden sudah punya keluhan terhadap menterinya. Maka cara kerja Presiden ke depannya harus incognito. Beliau bisa-bisa sudah ada di Natuna, beliau bisa-bisa pergi ke Papua cek dana otsus, pembanguan reklamasi pantai atau apakah perusahaan tambang jalankan program lingkungan hidup," papar Misbakun.

Menurut dia, 'blusukan' yang sama pernah dilakukan mantan Presiden Soeharto dalam mengecek kinerja para menteri.

Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan hanya empat menteri Jokowi-Kalla yang mendapat perhatian masyarakat selama dua bulan memerintah. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pemberdayan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansah, serta Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan.

Survei ini dilakukan selama 1 hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercaayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa Susi adalah menteri yang dianggap memberikan harapan dengan presentasi lebih besar dibandingkan tiga menteri populer lainnya. Sebanyak 28,7 persen menilai Susi memberi harapan jika dilihat dari kinerjanya. Sedangkan yang meragukan Susi hanya enam persen. Sisanya, yakni 65,4 responden mengaku tidak tahu.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com