Komisaris Pertamina EP Bantah Terlibat Kasus Gas Bangkalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Pertamina EP Denny Indrayana membantah terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengatakan, PT Pertamina EP tidak terkait dalam kontrak yang terjalin antara PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dan PT Media Karya Sentosa.

"Yang saya tahu itu terkait pada Pertamina yang lain, anak perusahaan Pertamina yang lain, bukan Pertamina EP," ujar Denny, Jumat (19/12/2014), di Jakarta.

Denny menegaskan bahwa PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan yang berbeda. Keduanya tidak terkait satu sama lain. "Kan itu beda perusahaan. Tidak ada terkait EP di situ," kata kata Denny.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa mantan Presiden Direktur PT Pertamina EP, Tri Siwindono, dan mantan Direktur PT Pertamina EP, Haposan Napitupulu, dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan. Seusai diperiksa selama 9 jam oleh penyidik, keduanya enggan berkomentar kepada wartawan terkait pemeriksaan tersebut.

PT Media Karya Sentosa (MKS) bermitra dengan PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik. Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko diduga menyuap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron--saat itu sebagai Bupati Bangkalan--terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore.

Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk PLTG Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut tidak pernah sampai ke PLTG itu. Meski demikian, PT MKS terus mendapatkan kontrak pembelian, Fuad menerima jatah uang terima kasih.

KPK menangkap Fuad pada Selasa (2/12/2014) dini hari di rumahnya di Bangkalan. Saat penangkapan, KPK juga menyita tiga koper besar berisi uang lebih dari Rp 3 miliar yang diduga suap dari PT MKS.