Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Desak Pemerintah Buat Peta Rawan Bencana

Kompas.com - 19/12/2014, 10:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, mendesak pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk segera membuat peta mengenai daerah yang kritis dan rawan bencana.

"Segera membuat peta wilayah mana saja yang rawan bencana, seperti banjir, longsor dan lain sebagainya," kata Agung ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (19/12/2014), seperti dikutip Antara.

Agung menilai, dengan adanya peta bencana, maka masyarakat yang bermukim di wilayah yang menjadi area rawan bencana bisa menjadi lebih waspada.

"Terutama mereka yang bermukim di lereng-lereng yang rawan akan longsor," kata Agung yang baru kembali dari meninjau lokasi bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pembuatan peta tersebut, kata Agung, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang dinilai paling memahami karakteristik wilayahnya.

"Bupati atau wali kota dan jajarannya tentu paling tahu mengenai wilayahnya, mana-mana saja daerah yang dianggap rawan bencana segera dipetakan dan diinformasikan kepada masyarakat," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Sementara itu, terkait kunjungannya ke Banjarnegara, Agung mengatakan bahwa bantuan yang pihaknya berikan bukan bentuk pencitraan. Dalam kunjungannya, dia beserta rombongan membawa tim kesehatan, bantuan logistik, keperluan sanitasi, obat-obatan dan lain sebagainya yang diberikan kepada tiap keluarga di pengungsian.

"Ini murni kepedulian sosial, sudah terbiasa bagi kami melakukan seperti ini tanpa bermaksud pencitraan," katanya.

Agung menjelaskan, "blusukan" ke lokasi bencana telah dia lakukan sejak dahulu. Bahkan, kegiatan tersebut semakin sering dilakukan saat dia menjabat sebagai Menkokesra pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com