Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanah Longsor, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Kompas.com - 15/12/2014, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar duka di pengujung tahun 2014 tersiar dari Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (12/12/2014) petang.

Tanah longsor datang tiba-tiba mengubur puluhan rumah yang dihuni sekitar 300 jiwa dari 53 keluarga. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (15/12/2014) siang, dikonfirmasi sejumlah 51 orang tewas.

Kepala Pusat Data dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, bencana tanah longsor menjadi bencana yang paling mematikan sepanjang 2014. Sepanjang tahun ini, tanah longsor telah membunuh 338 orang.

"Tanah longsor menjadi bencana paling mematikan tahun 2014," kata Sutopo. (Baca: Tanah Longsor Bencana Paling Mematikan Tahun 2014).

Berdasarkan catatan BNPB, pada tahun 2014, ada 385 kejadian tanah longsor. Selain menyebabkan korban tewas, ratusan rumah juga rusak dan 13.262 orang harus mengungsi. Menurut Sutopo, tren bencana tanah longsor terus meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014.

Bencana memang tidak dapat diduga. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sejauh mana pemerintah melakukan sosialisasi tanggap bencana di Indonesia? Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Ancaman bencana apa saja yang menghantui negeri ini?

Simak diskusi selengkapnya dalam program “Satu Meja” malam ini pukul 22.00 – 23.00 WIB di Kompas TV.

Program yang dipandu oleh Aiman Witjaksono ini akan menghadirkan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Saleh Daulay (Ketua Komisi VIII DPR), Junjungan Tambunan (Direktur Tanggap Darurat BNPB), dan Edi Prasetyo Utomo (Peneliti Longsor LIPI).

Juga akan bergabung untuk memberikan informasi terkini dari Banjarnegara dengan Slamet Utomo (Bupati Banjarnegara) dan Teuku Faisal Fathani (Peneliti Longsor UGM) yang pernah memasang alat pendeteksi dini longsor di Banjarnegara. (Ike Kesuma/KompasTV)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com