Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Anggaran Tak Cair, Sejumlah Dinas Pendidikan di Daerah Paksakan Kurikulum 2013

Kompas.com - 13/12/2014, 16:15 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
 Sejumlah Suku Dinas Pendidikan di daerah dilaporkan menolak pembatalan kurikulum 2013. Mereka memaksakan pelaksanaan kurikulum dengan alasan khawatir dana yang sudah dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak cair.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengaku mendapat laporan soal pemaksaan pelaksanaan kurikulum 2013 di Provinsi Batam dan beberapa kabupaten di Jawa Timur. Kepala dinas meminta sekolah-sekolah untuk tetap melaksanakan kurikulum 2013. 

"Kami khawatir (penolakan itu semata-mata) atas nama anggaran, tapi tidak memikirkan nasib anak didik," tutur Retno di Jakarta, Sabtu (13/12/2014). 

"Ini menunjukkan terjadinya pembangkangan pada level daerah," kata Retno 

Terkait tekanan kepala dinas kepada kepala sekolah di sejumlah wilayah ini, Retno menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumpulkan data lebih dalam untuk kemudian melaporkannya kepada Kementerian.

Guru tak siap

Retno yang juga menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Timur ini mengakui lemahnya kurikulum 2013. Ia menilai para guru belum siap mengimplementasikan kurikulum tersebut. Para guru hanya diberikan pelatihan singkat mengenai implementasi kurikulum tersebut.

"Hanya lima hari, model seminar yang mengandalkan compact disk," ucap dia.

Selama ini, menurut Retno, guru di Indonesia sangat kurang mendapatkan pelatihan. Untuk di wilayah DKI Jakarta, ia mengaku baru mendapatkan lima kali pelatihan dalam lima tahun. Selain itu, menurut survei Federasi Serikat Guru, pada 2012, 62 persen guru sekolah dasar mengaku tidak pernah ikut pelatihan guru.

"Contoh paling ekstrem, di Pandeglang, guru umur 57 tahun baru sekali pelatihan. Pada level guru SD, ini dia paling bawah. Jumlahnya banyak dan tidak tersentuh pelatihan, tapi tiba-tiba pelatihan dilakukan dengan model ganti kurikulum 2013. Kalau mau buat pelatihan guru harusnya sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, bukan hanya setiap ganti kurikulum," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com