Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Saat Ini, Wapres Lebih Sering Dihormati ketimbang Presiden

Kompas.com - 09/12/2014, 15:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat menghadiri peluncuran buku Sisi Lain Istana 2 karangan wartawan Kompas, J Osdar, Selasa (9/12/2014), Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat berseloroh mengenai posisi seorang wakil presiden. Kalla mengatakan, wapres adalah orang yang paling banyak dihormati di Indonesia. Dalam satu hari, Kalla bisa dihormati oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)lebih kurang 18 kali.

"Saat masuk rumah, keluar rumah, kita keluar rumah ada lagi (yang hormat), masuk ke Istana, keluar Istana, ke acara, keluar acara, ada lagi, sampai enam kali. Kita kembali ke kantor, ada lagi, total 18 kali dari rumah ke Istana," kata Kalla di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (9/12/2014). Hadir pula di acara tersebut mantan Wakil Presiden Boediono.

Menurut Kalla, penghormatan kepada wapres lebih banyak dilakukan dibandingkan kepada seorang presiden. Sebab, menurut dia, seorang presiden lebih jarang dihormati karena jarang keluar Istana.

"Kalau presiden tidak pernah dihormati karena dia tinggal di Istana. Kalau kita kan, Pak Boediono, hampir setiap hari, kalah bahkan Panglima TNI," ucap Kalla seraya bercanda dengan Boediono.

Di samping soal penghormatan, Kalla bicara mengenai kehidupan wapres yang selalu bebas macet karena dikawal voorijder. "Sama seperti sekarang, ada yang mengeluh aduh Jakarta macet, (saya bilang) ah kapan Jakarta macet? Enggak pernah," kata Kalla.

Dalam kesempatan itu, pria yang biasa disapa JK ini juga menyampaikan penilaiannya mengenai kehidupan di Istana. Menurut Kalla, kehidupan di Istana sangat manusiawi. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada kemarahan. "Isi Istana itu manusia juga, sangat manusiawi, bukan malaikat Istana itu. Ada juga salah, ada benar, ada ketawanya, ada marahnya," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Meskipun demikian, Kalla mengakui bahwa hidup di Istana harus lebih berhati-hati. Sebab, menurut Kalla, apa yang diputuskan di Istana bisa mengubah perilaku bangsa. Kalla mencontohkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Kalau yang besar, katakanlah lima menit mengumumkan BBM, semua langsung berubah sikapnya," kata Kalla.

Selain terkait kebijakan, menurut Kalla, perilaku dan gaya para penghuni Istana turut menjadi contoh bagi masyarakat, misalnya cara berpakaian para presiden yang kerap trendsetter.

Kalla menceritakan, ketika masa Presiden Soeharto memimpin, sang Presiden kerap mengenakan safari. Tak ayal, gaya safari Presiden Soeharto lantas ditiru pejabat lainnya hingga ke kepala desa. Demikian juga ketika Presiden BJ Habibie memopulerkan gaya berpakaian resmi dengan mengenakan setelan jas dan kopiah. "Datang Pak Habibie, selalu pakai jas dan kopiah, semua acara Indonesia kemudian pasti pakai jas dan kopiah," kata Kalla.

Kini, Presiden Jokowi bersama Kalla memopulerkan penggunaan baju batik. Saat pelantikan kabinet, Jokowi-Kalla dan para menterinya juga kompak mengenakan batik. "Sekarang kita pakai batik, seluruh Indonesia pakai batik, modelnya juga ada di Istana, bukan di tempat lain," ucap Kalla.

Contoh lainnya, tutur Kalla, ketika Presiden Soeharto melarang pegawai negeri memiliki dua istri. Namun, aturan itu buyar ketika ada satu orang Istana yang memiliki istri lebih dari satu. "Begitu ada orang Istana yang istrinya lebih dari satu, semuanya bebas lebih dari satu. Jadi, Istana itu trendsetter," ucap Kalla.

Begitu juga ketika presiden suka menggelar rapat-rapat yang panjang. Maka dari itu, pimpinan kepala daerah akan meniru gaya kepemimpinan sang presiden. Namun, ketika sang presiden lebih suka blusukan turun ke bawah dibandingkan rapat, para menteri hingga kepala daerah akan mengikuti tren blusukan.

"Waktu Pak Boediono tenang dan sabar, semua juga tenang dan sabar, begitulah kira-kira di Istana, bagus ini. Jadi, harus disadari pengaruhnya yang resmi, tidak resmi, semua terkena. Karena itulah, kita memang harus hati-hati," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com