Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Penenggelaman Kapal Ilegal Masalah Kriminal, Bukan Masalah Tetangga-tetanggaan

Kompas.com - 09/12/2014, 15:37 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo mengatakan, penenggelaman kapal pencuri ikan adalah murni masalah kriminal dan bukan merupakan sengketa antarnegara.

"Saya minta Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menjelaskan (ke negara tetangga) bahwa ini masalah kriminal, bukan masalah tetangga-tetanggaan," kata Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, masalah peneggalaman kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia merupakan masalah wibawa negara.

Presiden mengaku telah mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa beredar sekitar 5.400 kapal penangkap ikan berbobot besar. Sekitar Rp 300 triliun kekayaan sumber daya alam laut Indonesia hilang karena pencurian ikan.

"Hampir semuanya tidak legal. Artinya, ya ilegal," kata Jokowi.

Presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf AL untuk segera menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

Jokowi awalnya mengaku heran karena sudah diperintahkan, tetapi belum juga ditenggelamkan, hingga akhirnya pada Jumat (5/12/2014) sudah mulai ditenggelamkan. (Baca: Tiga Kapal Nelayan Asing Ditenggelamkan di Laut Anambas)

"Moga-moga ada tambahan biar menunjukkan bahwa negara berdaulat. Negara itu tegas dan punya wibawa," katanya.

Presiden rencananya akan menyaksikan proses penenggelaman lima unit kapal asing asal Thailand di Sungai Kapuas. Penenggelaman kapal akan dilakukan pada 14 Desember 2014 atau bertepatan dengan Hari Nusantara. (Baca: Jokowi Akan Saksikan Penenggelaman 5 Kapal di Sungai Kapuas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com