Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sekongkol Perppu Pilkada" Malam Ini Pukul 22.00 di Kompas TV

Kompas.com - 08/12/2014, 20:31 WIB


KOMPAS.com
- Salah satu poin sikap politik hasil Munas Partai Golkar di Bali pekan lalu, membuat Partai Demokrat merasa dikhianati. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Partai Golkar telah melanggar nota kesepakatan yang ditandatangani bersama dengan partai lainnya yang tergabung pada Koalisi Merah Putih.

Pada nota kesepakatan bersama, menurut SBY melalui akun Twitter-nya, disebutkan bahwa partai yang tergabung pada Koalisi Merah Putih akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Perppu Pilkada dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang berakhirnya masa jabatannya.

Namun, kesepakatan bersama tersebut telah dinodai. Euforia soliditas Koalisi Merah Putih diuji.

Diiming-imingi jabatan kepala daerah membuat Ketua DPD I dan DPD II yang menghadiri Munas IX Partai Golkar di Bali sepakat untuk merekomendasikan menolak Perppu Pilkada. Setidaknya 204 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 akan menjadi angin surga.

Kini, Partai Demokrat berkelana mencari teman. Setidaknya untuk mendapatkan teman yang mendukung penuh kebijakan yang pernah dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY.

Akankah persekongkolan ini memecah koalisi yang sudah terbentuk? Apakah perpecahan ini akan mengubah konstelasi politik di DPR? Simak diskusi "Sekongkol Perppu Pilkada" pada program "Satu Meja" Kompas TV malam ini, Senin (8/12/2014) pukul 22.00 – 23.00 WIB.

Program yang dipandu oleh Aiman Witjaksono ini akan menghadirkan Nurdin Halid (Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali), Syarif Hasan (Ketua Harian Partai Demokrat), Ahmad Riza Patria (Ketua DPP Partai Gerindra) dan Zainal Arifin Mochtar (Pengamat Hukum Tata Negara).(Kompas TV/Ike Kesuma)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com