Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Punya Tanggung Jawab Besar dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/12/2014, 16:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dituntut untuk membentuk suatu rancangan besar dalam menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Hal tersebut dikatakan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menjelang Hari Anti-Korupsi pada tanggal 9 Desember 2014 besok.

"Seharusnya, 50 hari ini cukup untuk menentukan langkah, membuat terobosan yang meyakinkan publik," ujar Burhanuddin, dalam konferensi pers di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Menurut Burhan, Jokowi memiliki tanggung jawab kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah korupsi. Dalam sebuah survei yang dilakukan menjelang Pilpres 2014, sebut Burhan, dua hal teratas yang menjadi ekspektasi publik saat memilih Jokowi adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan korupsi.

Menurut Burhan, dalam memberantas korupsi, Jokowi perlu segera membentuk agenda pemberantasan korupsi yang sistemik dan sporadis. Pembenahan pertama adalah di bidang institusi dan yang kedua adalah pembenahan dalam penempatan aktor-aktor politik.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang diikuti multipartai, sebut Burhan, tingkat perilaku korupsi akan semakin tinggi. Partai politik justru sering kali menjadi penyokong korupsi. Langkah besar yang dapat ditunjukkan oleh Jokowi, menurut Burhan, misalnya dengan membuat undang-undang keuangan partai politik.

Jokowi bisa menyodorkan kementerian untuk mengusulkan rancangan undang-undang keuangan parpol. Selain itu, menurut Burhan, dibutuhkan keberanian bagi Jokowi untuk memilih aktor-aktor yang tepat untuk memimpin lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, setidaknya dalam waktu singkat, publik dapat diyakinkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda besar dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Jokowi harus berani dengan menginisiasi koalisinya sendiri. Sementara itu, secara faktual dia juga harus realistis. Dia adalah presiden yang kekuatannya paling lemah. Tidak ada satu pun parpol yang bisa diatur Jokowi," kata Burhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com