Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Akan Laporkan Hasil Munas Golkar di Ancol ke Kemenkumham

Kompas.com - 08/12/2014, 13:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang diselenggarakan Agung Laksono dan kawan-kawan di Jakarta telah menetapkan susunan DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Siang ini juga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso, akan melaporkan susunan kepengurusan yang dihasilkan pada munas tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Sesuai ketentuan yang berlaku sehubungan telah selesainya munas, hari ini juga kami akan laporkan hasil munas," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (8/12/2014).

Agung optimistis bahwa Kemenkumham akan mengesahkan susunan kepengurusan yang dibentuk di Ancol. Menurut dia, seluruh pelaksanaan Munas IX Jakarta telah sesuai dengan mandat yang diamanahkan di dalam pelaksanaan Munas VIII di Riau pada 2009.

"Sesuai mandat, penyelenggaraan munas mestinya sebelum 8 Oktober. Melalui pleno, akhirnya diputuskan pada Januari 2015, tapi juga tidak dilakukan," ujarnya.

Ia berharap hasil Munas IX Jakarta ini dapat diterima oleh semua kader Partai Golkar. Dengan begitu, konflik yang terjadi di internal Partai Goljar dapat segera berakhir. Agung menyatakan, sejumlah peristiwa yang terjadi di tubuh Golkar dalam beberapa waktu terakhir ini tidak membawa kebaikan bagi partai tersebut.

"Kami percepat (pelaksanaan munas) karena kami lihat perkembangan partai yang tak membawa kebaikan di partai. Lebih cepat mengakhiri silang pendapat yang terjadi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Sebut Ide Bamsoet Kembalikan Pilpres ke MPR Sebuah Kemunduran

Nasdem Sebut Ide Bamsoet Kembalikan Pilpres ke MPR Sebuah Kemunduran

Nasional
Basuki Sebut Proyek IKN Akan Dipercepat Tanpa Perubahan

Basuki Sebut Proyek IKN Akan Dipercepat Tanpa Perubahan

Nasional
Direkomendasikan Nasdem Jajaki Pilkada Jabar, Ilham Habibie: Perubahan Datang Mendadak

Direkomendasikan Nasdem Jajaki Pilkada Jabar, Ilham Habibie: Perubahan Datang Mendadak

Nasional
PDI-P Selesai Persiapkan Pilkada di 5 Provinsi, Jakarta Masih Dinamis

PDI-P Selesai Persiapkan Pilkada di 5 Provinsi, Jakarta Masih Dinamis

Nasional
Tanggapi “All Eyes on Papua”, Wapres Minta Pemda Libatkan Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Tanggapi “All Eyes on Papua”, Wapres Minta Pemda Libatkan Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Nasional
Korban Optimistis DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Asusila dan Salah Gunakan Jabatan

Korban Optimistis DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Asusila dan Salah Gunakan Jabatan

Nasional
Mahfud Sebut Friksi Antara Penegak Hukum Belum Hilang Berkaca dari Kasus Penguntitan Jampidsus

Mahfud Sebut Friksi Antara Penegak Hukum Belum Hilang Berkaca dari Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia dalam Rangka Perjalanan 'Apostolik' September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia dalam Rangka Perjalanan "Apostolik" September 2024

Nasional
Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Nasional
Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Nasional
Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Nasional
Tertawa Ditanya Peluang Usung Kaesang di Pilkada Jakarta, Hasto: Dipertimbangkan Pak Jokowi Maksudnya?

Tertawa Ditanya Peluang Usung Kaesang di Pilkada Jakarta, Hasto: Dipertimbangkan Pak Jokowi Maksudnya?

Nasional
PDI-P Bakal Dorong Revisi UU KPK karena KKN Semakin Merajalela

PDI-P Bakal Dorong Revisi UU KPK karena KKN Semakin Merajalela

Nasional
Soal Peluang Anies dan PDI-P Bersatu, Nasdem: Tak Jarang Barisan Sakit Hati Bertemu

Soal Peluang Anies dan PDI-P Bersatu, Nasdem: Tak Jarang Barisan Sakit Hati Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com