Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Terus Dilanjutkan, Wapres Ingatkan PLTU Batang Jangan Rugikan Masyarakat

Kompas.com - 05/12/2014, 06:43 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau lokasi bakal dibangunnya PLTU Batang, Kamis (4/12) di Batang, Jawa Tengah menginstruksikan agar warga jangan sampai dirugikan sepeser pun.

"Pembangunan PLTU Batang harus tetap dilaksanakan. Namun, rakyat jangan sampai dirugikan. Rakyat harus mendapat ganti untung. Berilah pembayaran dua kali lipatnya dari harga yang sebenarnya sebelum lahan tersebut jatuh ke tangan para calo tanah. Pokoknya, jangan pernah merugikan masyarakat,” katanya.
 
Meski demikian, Kalla menambahkan, jika sudah dengan ganti untung masyarakat tetap menolak rencana pembangunan PLTU yang penting itu, pemerintah terpaksa harus menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.   

"Warga  harusnya merelakan lahannya untuk lokasi pembangunan PLTU Batang berkapasitas 2X1000 MW, yang akan dibangun di Batang, Jateng. Jika PLTU tersebut berdiri, tak hanya investasi dan industry yang tumbuh di kawasan tersebut, tetapi juga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang akan lebih baik lagi," tambahnya.

Kalla mengatakan, pembangunan PLTU tersebut bukan hanya untuk kepentingan investor, tetapi juga juga kepentingan masyarakat. “Jika listrik tidak ada, tidak akan ada pabrik dan industri. Tidak ada pabrik, tidak ada juga lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tidak ada pekerjaan, tentu akan timbul masalah sosial. Oleh sebab itu, jika PLTU Batang berdiri, bukan hanya sekitar 600.000 tenaga kerja yang bisa diserap, tetapi juga ekonomi yang tumbuh melalui usaha kecil dan menengah masyarakat. Masyarakat bisa membuka warung atau restoran serta usaha lainnya sehingga hasil pertanian dan perikanan bisa dipasarkan,” ujarnya.

Dalam peninjauan  lokasi PLTU, terjadi aksi demo masyarakat di sekitar  lokasi bakal pembangunan  yang menolak PLTU. Acara dihadiri antara lain Menteri Perindustrian Rachmat Gobel, Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, Komisaris Utama PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) Kusmayanto Kardiman dan Direktur Utama Mohammad Effendi dan Bupati Batang Yoyok Riyo S. Saat Kalla memberikan sambutan, warga yang menolak di pinggir pantai membentangkan spanduk yang isinya menolak pembangunan PLTU Batang. Namun, Kalla sempat melambaikan tangan warga yang menolak pembangunan PLTU tersebut. (Suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KOMPAS
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com