Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Mendagri Harus Klarifikasi dan Lihat Sendiri Server E-KTP

Kompas.com - 25/11/2014, 13:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan bahwa server kartu tanda penduduk elektronik berada di luar negeri. Dari kunjungannya ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri), Fadli melihat bahwa server data e-KTP itu berada di Jakarta dan Batam.

"Karena pernyataan Mendagri beberapa waktu lalu dan sekarang belum diralat, Mendagri sendiri katakan server di luar negeri. Tentu bahayakan keamanan. Kami lihat di sini, server dukcapil ada di sini sehingga Saudara Mendagri harus lihat sendiri dan klarifikasi tentang server yang ada di luar negeri," kata Fadli di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Selasa (25/11/2014).

Fadli menyebutkan, tidak hanya di Ditjen Dukcapil Kemdagri, server itu juga terdapat di kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Adapun server cadangan terdapat di Batam. Kapasitas terbesar ada di Jalan Merdeka Utara, yakni 600 terabyte. Server di Ditjen Dukcapil Kemdagri berkapasitas 35 terabyte dan di Batam 200 terabyte.

"Server itu bahkan ada di kantor menteri sendiri. Apa dia sudah melihatnya, saya tidak tahu," kata Fadli.

Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan akan segera memanggil Tjahjo untuk membahas soal e-KTP. Isu lain juga akan langsung diklarifikasikan kepada Mendagri, yakni wacana penghapusan kolom agama di KTP dan keputusan Presiden tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami ingin dengar dan saksikan langsung statement Mendagri agar Pak Menteri tak dapat info yang salah. Kami sarankan hati-hati menerima informasi, apalagi sampaikan keluhan, apalagi nantinya Presiden menyampaikan informasi itu kepada Presiden," kata Riza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com