Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono "Cium" Ketidakberesan soal Pelaksanaan Munas Golkar di Bali

Kompas.com - 24/11/2014, 17:20 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Agung Laksono "mencium" adanya ketidakberesan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali mulai 30 November 2014. Dia melihat ada berbagai kejanggalan terkait penetapan Munas tersebut.

"Munas ini kan tak hanya memilih ketua umum, mestinya waktunya cukup. Ini kan seminggu. Kita tidak tahu siapa panitianya," ujar Agung Laksono, saat menghadiri rapat pleno di kantor DPP Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (24/11/2014).

Agung mengatakan, selain memilih ketua umum, Munas tersebut juga memiliki agenda untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga "partai beringin" tersebut sehingga perlu ada perencanaan matang dalam pelaksanaannya.

Agung juga mengatakan, dia siap untuk bersaing dengan petahana, yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi ketua umum partai. Dia mengaku sudah memiliki dukungan dari kader-kader Golkar di daerah. "Dukungan di Pulau Jawa," ucap Agung.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, Munas IX Golkar awalnya akan digelar Bandung, Jawa Barat. Selain Bali, opsi lainnya adalah di Surabaya, Jawa Timur. Akan tetapi, rencana ini kemudian berubah.

Tantowi menjelaskan, untuk di Bandung dan Surabaya, pihaknya tak mendapatkan izin dari kepolisian daerah setempat sehingga akhirnya diputuskan Munas akan digelar di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. "Polda Jabar dan Jatim tidak merekomendasikan karena lagi marak demo kenaikan harga BBM di wilayah mereka sehingga khawatir pengamanan tidak bisa maksimal karena pasukan yang tersebar," ungkap Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com