Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Jokowi Akan Dengar "Curhat" Para Gubernur di Istana Bogor

Kompas.com - 24/11/2014, 08:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden Joko Widodo diagendakan bertemu kembali dengan gubernur-gubernur se-Indonesia pada hari ini, Senin (24/11/2014), di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Presiden akan mendengarkan "curhat" para gubernur tentang kendala-kendala pembangunan yang terjadi di daerah.

"Melanjutkan pertemuan pertama yang diselengarakan Mendagri di Istana Negara dan di Aula Kemendagri beberapa waktu lalu, khusus acara rakor informal di Bogor besok, hanya dengan gubernur se-Indonesia," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima, Minggu (23/11/2014).

Dalam pertemuan yang dikemas secara informal itu, Tjahjo mengungkapkan, Presiden ingin mendengar masukan dari para gubernur terkait pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi. Jokowi akan menitikberatkan pada rencana program pembangunan wilayah, skala prioritas dan kendala, serta usulan dari setiap provinsi.

"Bapak Presiden juga akan memberikan arahan kebijakan nasionalnya di daerah," kata Tjahjo.

Dalam pertemuan itu, Presiden akan ditemani oleh menteri-menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.

Setelah pertemuan dengan gubernur, Jokowi juga direncanakan menggelar pertemuan serupa dengan bupati/wali kota se-Indonesia yang waktunya akan dijadwalkan kemudian.

"Pertemuan tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan memotong jalur birokrasi kalau dirasakan masih menjadi kendala," papar Tjahjo.

Sebelumnya, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah kepala daerah. Di dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah diberikan kesempatan berbicara tentang kendalanya selama ini. Para gubernur saat itu langsung melaporkan kendala izin pembangunan pembangkit listrik yang bertahun-tahun tertahan di kementerian hingga persoalan banyaknya tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah Papua pada masa pemerintahan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com