Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Prasetyo Ditantang Buktikan Dirinya "Setengah Dewa"

Kompas.com - 23/11/2014, 16:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jaksa Agung HM Prasetyo ditantang untuk membuktikan bahwa dirinya layak dan memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin Kejaksaan Agung. Prasetyo harus menjawab tantangan tersebut dengan menuntaskan sejumlah kasus berskala besar, seperti kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan kasus lainnya, tanpa pandang bulu.

"Meski publik tidak optimistis, dia (Prasetyo) harus kerja maksimal untuk membuktikan ke publik bahwa dia mampu menegakkan hukum," ujar Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Benny mengatakan, selain mengusut kasus besar, Prasetyo juga harus membersihkan kejaksaan dari oknum-oknum yang berpotensi melumpuhkan tajamnya penindakan hukum.

"Bisa tidak dia buktikan itu? Kalau tidak bisa, revolusi mental terpental dan tanda kemunduran hukum," ujarnya.

Peneliti di Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto, meragukan kapabilitas Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Pasalnya, kata Arif, Prasetyo tidak menorehkan prestasi yang gemilang saat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Selain itu, ia meragukan bahwa Prasetyo mampu menegakkan hukum secara adil dan tidak ada keberpihakan dalam menangani kasus yang berbau konflik kepentingan. Keraguan tersebut muncul jika melihat latar belakang Prasetyo sebagai politisi Partai Nasdem.

"Dengan kasus Surya Paloh (Ketum Nasdem) tahun 2008 kredit macet, sampai saat ini kasusnya belum jelas apakah akan dipetieskan. Karena dia dari Nasdem, dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dia sebagai Jaksa Agung," ujar Arif.

Oleh karena itu, kata Arif, keraguan publik terhadapnya harus ditepis dengan bukti kinerja yang diharapkan masyarakat. Menurut Arif, seorang jaksa agung tak cukup hanya berpengalaman di bidang hukum, tetapi integritasnya dan kejujurannya selayaknya "setengah dewa".

"Kita butuhnya dia berintegritas dan 'setengah dewa'. Maka, dia harus tunjukkan bahwa dia luar biasa karena kita butuh jaksa agung yang 'setengah dewa'," kata Arif.

Prasetyo sebelumnya mengaku akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam menjalankan tugasnya. Prasetyo mengaku akan membuktikan ucapannya tersebut dengan kerja nyata. Dia mengaku telah memiliki visi misi untuk melakukan penegakan hukum yang konsisten di Indonesia. (Baca: Prasetyo: Lihat Saja Nanti Bagaimana Saya...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com