Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI di Australia Kecam Jokowi karena Tunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung

Kompas.com - 22/11/2014, 12:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung terus menuai kecaman. Kali ini, suara keras datang dari masyarakat Indonesia di Australia yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia untuk Kebhinekaan.

Koalisi yang sebelumnya dikenal aktif mendukung Jokowi semasa kampanye pilpres tersebut kini melakukan kritik atas pilihan Jokowi itu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pendukung Jokowi tidaklah taklid buta.

"Ini memalukan. Penunjukan politisi sebagai jaksa agung adalah langkah mundur dari komitmen Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," demikian kata Bhatara Ibnu Reza, juru bicara koalisi perwakilan Sydney dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/11/2014).

Menurut dia, jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi di Indonesia, dan semestinya memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang baik, serta berani mengambil langkah hukum demi menegakkan keadilan.

Meski penentuan jaksa agung merupakan hak prerogatif Presiden, dia mengatakan, agenda pemberantasan korupsi dalam pemerintahan akan terhambat jika ranah penegakan hukum dikorbankan dalam negosiasi politik.
 
Avi Mahaningtyas, wakil koalisi dari Canberra, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung adalah satu dari tiga pilar utama penegakan hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan bertanggung jawab. "Jika pilar ini kuat, rakyat bisa memastikan check and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan agenda utama mereformasi lembaga Kejaksaan Agung sendiri, dan memberantas KKN secara sistematis," katanya.

Sementara itu, WNI di Australia selaku perwakilan Kota Perth, Iqbal Aji Daryono, berujar bahwa Jokowi tidak boleh terlena dan mengira semua pendukungnya taklid buta. "Dengan sikap ini, kami menunjukkan bahwa pendukung Jokowi tetap kritis, dan terus mengawal agar Presiden bersetia pada visi dan misinya," pungkas Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com