Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masalah Korupsi dan Pelanggaran HAM Jadi PR Hukum Jokowi-JK

Kompas.com - 19/11/2014, 15:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Sejumlah agenda permasalahan hukum menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dua permasalahan di antaranya terkait masalah korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

"Paling tidak ada lima agenda besar masalah keadilan, dua di antaranya yaitu pemberantasan korupsi dan penegakan HAM," ujar Eryanto Nugroho, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dalam dialog hukum "Pekerjaan Rumah Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi-JK", di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).

Selain itu, Eryanto menyebut tiga agenda lainnya yang perlu dibenahi oleh Jokowi-JK adalah masalah perlindungan hukum lingkungan dan reformasi agraria. Kemudian, reformasi lembaga penegak hukum dan reformasi legislasi.

Eryanto mengatakan, penyelesaian masalah hukum tersebut akan lebih banyak dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan Jokowi untuk melakukan reformasi hukum. "Akan banyak beban di Kemenkumham. Apakah memang Jokowi sanggup menjaga sistem reformasi hukum indonesia untuk mendorong lima agenda itu?" kata Eryanto.

Pakar hukum JE Sahetapy dalam forum yang sama juga menegaskan, masalah korupsi dan HAM memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Jokowi-JK. Ia berharap agar Jokowi dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ditinggalkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sahetapy mencontohkan, pada era SBY banyak orang yang berupaya membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai hal tersebut sebagai upaya pelemahan penegakan hukum yang perlu diwaspadai Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com