Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setuju Harga BBM Naik asalkan Alokasi Subsidi Jelas"

Kompas.com - 18/11/2014, 08:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga mengaku tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan catatan, alokasi pengalihan subsidi tersebut jelas dan dapat berjalan secara transparan serta tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Ilham Sujono, karyawan sebuah perusahaan otomotif. Selama ini, kata dia, kenaikan BBM direspons negatif karena membawa efek turunan seperti kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Karena dari yang udah-udah, dengan BBM naik, saya ngerasa sebagai masyarakat efek yang signifikan terasa itu cuma harga-harga yang lain jadi naik," kata Ilham, saat ditemui di Stasiun Bekasi, Senin (17/11/2014) malam.

Ilham berharap, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, dapat menjelaskan kepada masyarakat apa keuntungan yang didapatkan dengan kenaikan harga premium dan solar Rp 2.000 per liter itu. Ia menambahkan, dana ekstra yang dikeluarkan masyarakat harus sampai ke sektor-sektor yang dibidik oleh Jokowi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

"Dia (Jokowi) pasti punya alasan, kenapa naiknya mesti Rp 2.000, kenapa enggak gopek (Rp 500) atau malah Rp 10.000," ujar Ilham.

Dengan demikian, menurut Ilham, masyarakat tak akan keberatan harga BBM dinaikkan asal hasil pengalihan subsidi tersebut terlihat dan dapat disosialisasikan ke masyarakat.

"Masyarakat pasti setuju asalkan hitung-hitungannya atau detailnya transparan. Kalau ada detail jelasnya kan, masyarakat jadi tahu, negara kita sedang ngapain, progres yang dijalanin fokus ke mana," ujar dia.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga disampaikan Deckyrich Dwiard, seorang karyawan salah satu media di Jakarta. Menurut dia, alasan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat diterima masyarakat.

"Pendidikan itu menunjang untuk tenaga kerja yang lebih berkualitas, dan didukung tanggungan kesehatan dan kesejahteraan dari pemerintah," ujar Deckyrich.

Menurut Deckyrich, manfaat subsidi BBM pada era pemerintahan sebelumnya kurang dirasakan masyarakat. Ia berharap, pemerintahan Jokowi memegang komitmen untuk mengangkat kesejahteraan Indonesia di balik kenaikan harga BBM.

"Walau cuma sebentar sih, tapi saat jabat jadi Gubernur (DKI Jakarta) dia terbilang commit sama omongannya. Jadi sejauh ini sih saya percaya," kata dia.

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni premium RON 88 dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00. BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar naik Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pemerintah mengklaim akan mampu mengalihkan dana subsidi BBM itu ke sektor produktif yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com