Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Punya Gedung Pemda tetapi Rapat di Hotel, Ya Enggak Lucu

Kompas.com - 11/11/2014, 17:35 WIB


SEMARANG, KOMPAS.com
 — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua gedung milik pemerintah daerah dimanfaatkan untuk rapat jajaran pegawai negeri sipil sebagai bentuk penghematan anggaran.

"Kalau kita punya gedung milik pemda, tetapi tahu-tahu bikin rapat di hotel, ya nggak lucu dong. Punya gedung, ngapain rapat di hotel?" kata Tjahjo di Semarang, Selasa (11/11/2014), seperti dikutip Antara.

Hal tersebut disampaikan oleh Tjahjo seusai sosialisasi berbagai undang-undang serta pengelolaan keuangan daerah di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.

Terkait dengan terbatasnya fasilitas pada gedung milik pemerintah daerah, Tjahjo mengatakan bahwa hal tersebut bisa disiasati tanpa harus menggelar rapat di hotel.

"Menginapnya di hotel, tetapi rapat tetap di gedung, dan makannya nasi kotak, kan bisa," ujar mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Mendagri menginstruksikan kepada semua kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati, untuk menggelar rapat di kantor masing-masing. Mendagri mengatakan bahwa langkah itu sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo agar setiap kementerian melakukan penghematan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi juga telah mengeluarkan surat edaran agar semua kegiatan penyelenggara pemerintah dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas negara, serta melarang penyelenggaraan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel.

Fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor, seperti di hotel.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penerapan aturan ini bersifat fleksibel dan tidak kaku.

"Penerapan larangan itu tidak saklek, dan jangan ditafsirkan sebagai aturan yang kaku, tetapi disesuaikan. Kalau rapatnya cuma beberapa jam atau sehari selesai, ya lebih baik di ruang-ruang rapat kantor sendiri," katanya.

Menurut Ganjar, para PNS dapat menggunakan hotel jika rapat digelar selama beberapa hari. Akan tetapi, hal ini tetap harus dilakukan dengan memperhatikan jumlah peserta.

"Kalau rapatnya lebih dari sehari dan harus menginap, apakah kita punya fasilitas?" ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Kendati demikian, Ganjar meminta semua instansi pemerintah di Provinsi Jateng untuk memperhatikan semangat dari aturan pemerintah pusat yang mempunyai tujuan penghematan anggaran itu.

"Jika memahami aturan itu, maka sebenarnya bukan hanya tempat rapat yang menjadi perhatian, melainkan juga sifat rapat tersebut," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com