Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Berikan Sikap Resmi soal Kenaikan Harga BBM Ketika Jokowi Pulang ke Indonesia

Kompas.com - 11/11/2014, 14:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejauh ini belum mengambil sikap resmi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PDI-P akan segera mengambil keputusan setelah kembalinya Presiden Joko Widodo dari forum internasional yang saat ini tengah diikutinya.

"Nanti akan ada keputusan. Kita nunggu Pak Jokowi pulang dari APEC, pulang dari G-20," kata Hasto di Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Hasto meyakini, belum diambilnya keputusan resmi soal kenaikan harga BBM inilah yang membuat kader-kadernya tidak kompak. Dia berharap, setelah keputusan diambil, para kader bisa satu suara dan tak ada yang menentang keputusan DPP.

"Sikap PDI Perjuangan jelas, sebagai partai pendukung pemerintah. Di satu sisi, kita sebagai partai yang harus pro-rakyat. Di sisi lain, kita sebagai partai yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah," ujarnya.

Saat ditanya mengenai sanksi bagi para kader yang tak mematuhi keputusan DPP, Hasto hanya menjawab singkat. "Itu masalah disiplin," jawab Hasto.

Sebelumnya, beberapa politisi PDI-P melakukan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Effendi Simbolon mempertanyakan Wapres Jusuf Kalla yang kelihatan begitu bernafsu menaikkan harga BBM. Rieke Diah Pitaloka juga mengkritik rencana kenaikan harga BBM melalui akun Twitter-nya.

Adapun Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah mengatakan, saat ini PDI-P belum mengambil sikap apa pun terhadap rencana kenaikan harga BBM. PDI-P akan terlebih dahulu mendengar argumen pemerintah dan nantinya bisa menerima, menerima dengan catatan, ataupun menolak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com