Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Perekonomian Mengaku Sudah Selesaikan Kalkulasi Harga BBM

Kompas.com - 07/11/2014, 17:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Sinyal pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian menguat. Setelah pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan bulan ini, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil juga menuturkan sudah merampungkan kalkulasi soal skenario kenaikan harga BBM.

"Persiapannya sudah cukup bagus. Kami sudah hitung, tapi belum (diumumkan)," kata Sofyan usai Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Meski kalkulasi sudah dilakukan, Sofyan mengaku belum mengetahui kapan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. "Saya tidak bisa konfirmasi tanggalnya," ucap dia.

Saat ditanya lebih lanjut soal perubahan harga yang ditetapkan pemerintah, Sofyan pun berlari menghindari wartawan.

Sebelumnya, perbedaan sikap terlihat dari Jokowi dan JK. Jokowi mengaku belum ada kepastian menaikkan harga BBM karena masih menunggu kalkulasi dan pendistribusian kartu perlindungan sosial. Di sisi lain, Jokowi mulai gencar berbicara soal beban subsidi BBM yang terlalu berat sehingga perlu ada pengalihan untuk sektor produktif.

Jokowi menyebutkan anggaran pemerintah untuk subsidi BBM mencapai Rp 741 triliun. Jumlah itu jauh di atas anggaran kesehatan yang hanya Rp 202 triliun dan anggaran infrastruktur sebesar Rp 577 triliun.

Sementara itu, JK tampak lebih lugas. Dia menilai kenaikan harga BBM memang perlu dilakukan. Dia bahkan menyatakan kenaikan harga BBM kemungkinan dilakukan pada bulan November ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com