Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tb Hasanuddin, As'ad Ali, Sutiyoso, dan Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Calon Kepala BIN

Kompas.com - 04/11/2014, 15:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima sejumlah nama calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Beberapa nama yang diajukan, yakni politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Ali, Ketua Umum Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamoseddin.

"Sjafrie sempat muncul, TB Hasanuddin muncul terus tenggelam lagi, As'ad Ali masih ada terus tenggelam. Nama Sutiyoso pertama-tama muncul keras dia, lalu tenggelam sekarang muncul lagi," kata Tedjo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Tedjo mengatakan, sejumlah nama itu diajukan karena pertimbangan jejak rekam mereka. Jokowi, sebut Tedjo, sangat berhati-hati dalam memilih kepala BIN dan jaksa agung. (baca: Jokowi Ingin Jaksa Agung Mendatang Tidak Punya Perasaan)

"Selama ini yang terjadi, data BIN meleset, kurang akurat lah. BIN ke depannya, harus bisa mengkoordinasikan semua intelijen yang ada di lembaga dan kementerian mulai dari kepolisian, jaksa, TNI, hingga BAIS," ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.

Tedjo menuturkan, semua data intelijen harus masuk ke dalam BIN dan kemudian diolah hingga akhirnya diberikan kepada Presiden. Sehingga, orang yang menduduki posisi teratas di BIN harus benar-benar orang yang memiliki kapabilitas yang baik.

Tedjo belum bisa memastikan kapan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kepala BIN yang baru untuk menggantikan Marciano Norman. Menurut dia, pengumuman kepala BIN baru akan bersamaan dengan pengumuman jaksa agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com