Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 19.00 WIB di Kompas TV, Puan Menjawab Keraguan Masyarakat

Kompas.com - 03/11/2014, 17:58 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Diakui atau tidak, ada sebagian masyarakat yang meragukan Puan Maharani sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019.

Statusnya sebagai anak Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu yang disoroti. Pantaskah Puan memegang jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Menjawab keraguan tersebut, Puan bicara blak-blakan dalam wawacara khusus dengan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi.

Wawancara tersebut akan disiarkan dalam acara "Wajah Kabinet Kerja Jokowi-JK" di Kompas TV, Senin (3/11/2014) pukul 19.00 WIB.

"Kalau kemudian orang masih berpikir soal keahlian saya, beri saya kesempatan untuk bisa membuktikan," kata Puan dalam salah satu petikan wawancara di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (31/10/2014) lalu.

Puan berharap dapat mewarisi bakat almarhum ayahnya, Taufiq Kiemas yang dikenal egaliter dan mahir dalam lobi politik.

Dalam wawancara itu, ia juga menepis tudingan bahwa ibunya mengendalikan Presiden Joko Widodo laiknya boneka.

Menurut Puan, Presiden Joko Widodo pasti memiliki perhitungan matang ketika memutuskan untuk menunjuknya menjadi menteri.

Pengalamannya dalam aktivitas sosial dan organisasi sejak sekolah di bangku SMP hingga aktif sebagai politisi menjadi modalnya saat ini.

"Pengalaman yang tak semua orang bisa miliki ini juga menjadi modal untuk saya di pemerintahan ini," ujar Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com