Jika Buntu, JK Minta Pemimpin Negara Turun Tangan Atasi Konflik DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, para pemimpin negara harus turun tangan jika ternyata pihak internal Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri. Kalla masih berharap, fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) bisa bermusyawarah menyelesaikan konflik di antara keduanya.

"Yang pertama, teman-teman (DPR) itu dulu yang bermusyawarah. Kalau tidak, tentu pemimpin negara harus ikut serta, tetapi sementara ini teman-teman berusaha musyawarah dulu sampai minggu depan," kata Kalla di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Menurut Kalla, permasalahan di antara dua kubu tersebut sebenarnya hanya terjadi di tingkat anggota parlemen. Sementara itu, di tingkat para elite partai politik, menurut Kalla, masing-masing sudah berdamai dan merasa berada dalam satu tujuan, yakni memajukan bangsa.

"Ini kan di tingkat pelaksanaan. Secara prinsip, kita setuju. Akan tetapi, di tingkat pelaksanaan perlu ada (komunikasi) lebih intensif lagi," ujar politisi senior Partai Golkar itu.

Kalla juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan langkah kubu KIH yang membentuk pimpinan DPR tandingan. Menurut dia, pembentukan pimpinan tandingan seperti itu tidak perlu terjadi.

"Kita harapkan persatuan, tetapi persatuan itu hanya bisa dicapai dengan musyawarah yang baik dan adil," ucap Kalla.

Kalla menyebut kisruh yang terjadi di antara dua koalisi di DPR sebagai fenomena pemakaian demokrasi yang berlebihan. (Baca: Kalla: Gejolak di DPR karena Memakai Demokrasi yang Berlebihan)

Perpecahan dalam parlemen semakin runcing dengan munculnya pimpinan DPR tandingan yang digagas fraksi kubu KIH. Koalisi tersebut mendesak Presiden mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh KMP, yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen.