Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lukman Hakim, Politisi PPP yang Dipercaya Jokowi Jadi Menteri Agama

Kompas.com - 26/10/2014, 18:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Lukman Hakim sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Pengumuman dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Lukman sempat menjabat sebagai Menteri Agama sejak 9 Juni lalu. Jokowi kembali mempercayakan posisi itu kepada politikus PPP ini dalam kabinetnya.

Berikut profil singkatnya:
    
Nama Lengkap : Lukman Hakim Saifuddin
Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 25 November 1962
Agama : Islam
Jabatan : Wakil Ketua MPR RI (2009-2014)
PENDIDIKAN :
  Umum :
- SD Negeri Jakarta
- Madrasah Ibtidaiyah Manaratul Ulum Jakarta
- SMP Negeri XI Jakarta
- S1 Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta
- Fakultas Dakwah Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta ( 1990 )
  Khusus :
- Pendidikan Singkat Mengenai Community Organizer in Health and Development in Asian Rural Settings Nagoya, Jepang,
- Pendidikan Singkat Mengenai HIV/AIDS Prevention and Control Program Curtin University Perth, Australia,
- Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, ( 1982 )
 
PERJALANAN KARIER :
  Pekerjaan :
- Kepala Program Kajian, Lakpesdam NU ( 1989 - 1995 )
- Manager Helen Keller Internasional ( 1995 - 1997 )
  Legislatif :
- DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1997 - 1999 )
- DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 1999 - 2004 )
Keterlibatan dalam Organisasi :
- Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
( 1999 )
- DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 2004 - 2009 )
Keterlibatan dalam Organisasi :
- Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Wakil Ketua Sosialisasi UUD MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Anggota Tim Kuasa Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ( 2009 - 2014 )
 
KEGIATAN LAIN :
- Sekretaris Umum YISC Al-Azhar
- Wakil Sekretaris PP LKKNU
- Ketua PP Lakpesdam NU
- Sekretaris Pimpinan Harian DPP PPP
- Program Manajer Lakpesdam NU ( 1990 - 1995 )
- Wakil Ketua Yayasan Saifuddin Zuhri ( 1994 - 1999 )
- Anggota Majelis Pengarah Pesantren Al-Hamidiyah ( 1995 - 1999 )
- Ketua Lakpesdam NU ( 1996 - 1999 )
- Ketua Lembaga Diklat DPP PPP ( 1999 - 2004 )
- Ketua Lembaga Pusdiklat DPP PPP ( 1999 - 2003 )
- Sekretaris Forum Konstitusi ( 2004 )
- Ketua PH DPP PPP ( 2007 - 2012 )
 
KELUARGA :
- Trisna Willy (isteri)
- Anak: 3 orang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com