Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Minta Kabinet Jokowi Bersih dari Pelanggar HAM

Kompas.com - 25/10/2014, 23:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet yang bersih dari korupsi dinilai tidak cukup. Relawan Presiden Joko Widodo dari Jaringan Kemandirian Nasional, Antonius Iwan Dwi Laksono, meminta, Jokowi juga membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia di masa lalu.

Menurut Antonius, saat ini setidaknya ada tiga nama yang beredar yang sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Mereka adalah mantan Panglima ABRI Wiranto, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional Hendropriyono dan mantan Komandan Kopassus Luhut Binsar Panjaitan. [Baca juga: Aburizal: Jika Jadi Menteri, Luhut Tidak Bawa Bendera Golkar]

"Nama-nama itu kan sering disebut-sebut dan dikaitkan dengan pelanggaran HAM oleh berbagai organisasi dan lembaga," kata Iwan dalam diskusi "Menagih Janji dan Semangat Trisakti dalam Kabinet Jokowi-JK" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Iwan menyatakan menghargai azas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, kata dia, Jokowi juga harus melibatkan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia untuk menyeleksi kabinetnya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dianggap belum cukup. [Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi Coret Calon Menteri yang Terkait Pelanggaran HAM]

"Kalau dinyatakan bersih (oleh Komnas HAM), mereka tidak melanggar HAM, tidak ada masalah, ya, monggo," ujar dia.

Relawan, kata dia, akan terus mengawal dan mengkritisi berbagai program kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Jika kerja pemerintah dianggap tidak tepat, maka relawan akan mengkritisi namun juga dengan memberi solusi.

 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com