Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Kritik Akan Jadi Tantangan Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2014, 10:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ditantang serius dan fokus menjawab besarnya harapan publik. Salah sedikit, kepercayaan publik akan hilang dan dukungan bakal merosot.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Fisipol Unpad) Obsatar Sinaga menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK akan berhadapan dengan dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama adalah masyarakat yang cerdas secara politik dan ia sebut sebagai basis pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat pemilu presiden lalu.

"Kelompok masyarakat ini sudah mengintip seluruh program Jokowi-JK, salah atau benar akan dikritik," kata Obsatar, saat dihubungi, Selasa (21/10/2014).

Kelompok masyarakat kedua, kata Obsatar, adalah kelompok masyarakat di akar rumput. Kelompok masyarakat ini akan mengukur kinerja Jokowi-JK dari hal yang mereka rasakan.

"Kelompok masyarakat kedua ini lebih mudah dipenuhi sepanjang Jokowi-JK bisa menampilkan semua rencana awal dalam kampanyenya seperti kartu sehat dan kartu pintar," ujarnya.

Tantangan lainnya, kata Obsatar, adalah dukungan untuk Jokowi-JK di parlemen yang masih didominasi Koalisi Merah Putih. Parlemen menjadi tantangan paling serius karena akan mengkritisi keras rencana anggaran yang disusun pemerintahan Jokowi-JK.

"Di sinilah perlunya Jokowi-JK punya menteri yang profesional, jago lobi dan mampu membaca denyut nadi rakyat," pungkas Obsatar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com