Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Tiongkok atas Paracell dan Spratly Ancam Keamanan Laut Indonesia

Kompas.com - 16/10/2014, 11:48 WIB
Kontributor Manado, Ronny Adolof Buol

Penulis

MANADO, KOMPAS.com - Negara Tiongkok yang terus mengklaim kepemilikan Kepulauan Paracell dan Spratly di sekitar Laut Cina Selatan menjadi ancaman bagi keamanan laut Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI, Laksda TNI Desi Albert Mamahit, Kamis (16/10/2014).

Mamahit yang memberikan sambutan pada Forum Koordinasi Keamanan Laut Bakorkamla di Manado menegaskan, dinamika politik dunia yang terjadi saat ini, telah memghadirkan suatu kompetisi antarbangsa yang cenderung mengarah pada perbuatan pengaruh tanpa batas baik secara global, regional maupun nasional.

"Wilayah yang diklaim 'Cina' juga diklaim oleh negara ASEAN lainnya. Hal ini semakin rumit karena antar sesama negara ASEAN pun melakukan klaim wilayah yang tumpang tindih," ujar Mamahit.

Menurut dia, walau Natuna tidak masuk dalam daftar yang diklaim Tiongkok, namun posisinya yang sangat dekat dengan Laut Cina Selatan serta belum adanya kejelasan klaim Cina tentang Zona Ekonomi Exlusive (ZEE) Indonesia di sekitar Natuna. Cepat atau lambat konflik itu akan berpotensi mengancam keamanan laut Indonesia baik langsung maupun tidak.

"Oleh karena itu penataan laut yang baik dan benar harus segera kita laksanakan dari mulai penanggulangan kejahatan sampai pada penataan hukum di bidang kelautan,"  tegas Mamahit.

Demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Bakorkamla akan terus mengembangkan prinsip keefektifan dan efisiensi penggunaan dana pemerintah dalam hal menguatkan Sistem Peringatan Dini yang telah dibangun sejak tahun 2007.

Mamahit juga menegaskan bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Kelautan pada 29 September 2014 lalu, penataan laut akan menjadi lebih baik dan nantinya bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan maritim terbesar di dunia.

Melalui undang-undang ini juga pemerintah akan membentuk Badan Keamanan Laut yang merupakan revitalisasi Bakorkamla. Dalam enam bulan ke depan, badan baru itu diharapkan segera terbentuk. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum yang efektif dan efisien secara komando dan kendali dapat tercipta.

Forum Koordinasi yang digelar di Hotel Aston tersebut selain diikuti oleh pihak Bakorkamla juga dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Sulut, Lantamal VIII Manado, Pemerintah Kota Bitung, TNI, Syahbandar Pelabuhan Bitung, Satker PSDKP Bitung, Polair Polda Sulut, Kejari Bitung serta beberapa pihak lainnya yang terkait dengan penanganan hukum laut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com