Demokrat: Seleksi Menteri Jokowi Tertutup Bukti Ketidaksiapan Hadapi Kritik Publik

Seleksi yang dilakukan selama ini juga terkesan tertutup dan tidak ada uji publik resmi seperti transparansi dan akuntabilitas. Sikap dari Jokowi dalam menjaring calon menteri tersebut diduga karena mantan Wali Kota Surakarta itu takut dikritik manakala figur menteri yang dipilihnya tidak diterima publik.

"Kita hargai hak prerogatif Jokowi selaku presiden de jure 2014-2019. Soal perbedaan cara dalam menjaring menteri mungkin juga terkait ketidaksiapan beliau mendapat serangan kritikan manakala menteri-menterinya tidak diterima oleh publik," ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy, Jumat (10/10/2014).

Meski begitu, kata Farhan, sikap tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Joko Widodo karena hanya dirinya yang tahu dan butuh kapasitas dan karakter seorang menteri.

"Yang jelas pastinya Pak Jokowi akan mencari menteri yang sesuai dengan visinya, apalagi dia telah menentukan sembilan visi dan besaran program kerja dalam pemerintahanya ke depan," ujarnya.

Memang, lanjut Farhan, dalam alam yang terbuka dan demi menjaga stabilitas pemerintahanya ke depan, presiden mestinya menjaring menteri secara terbuka dengan melakukan uji publik agar calon menteri diketahui jejak rekam politik, ekonomi, serta sosialnya.

"Agar publik juga merasa dilibatkan, setidaknya rakyat mengerti kapasitasnya secara langsung. Hal ini penting untuk preferensi ke depan, sebelum dia betul-betul bekerja dan mengabdi kepada negara," katanya.