Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Dukung Pilkada Langsung bukan karena Jokowi-JK, melainkan agar Rakyat Senang

Kompas.com - 18/09/2014, 17:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung bukan karena koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Amir juga menampik bahwa dukungan terhadap pilkada langsung ini akan membuat Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang.

"Oh, nggak ada. Nggak ada pertimbangan seperti itu. Yang kami pikirkan yang manfaat buat rakyat, yang disenangi oleh rakyat apa. Rakyat kan senang kalau hak demokrasi mereka dirawat, ditingkatkan, dipelihara, itu yang rakyat senang. Jadi, kami ikuti apa yang menjadi rakyat senang," ujar Amir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Amir mengaku tidak mengetahui apakah ada tawaran dari kubu Jokowi kepada elite Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi. Namun, dia memastikan bahwa Partai Demokrat tidak akan bergantung pada partai lain dalam menentukan langkah politiknya.

"Seperti yang saya ucapkan dari dulu kan kami mendukung tanpa perlu harus membebani," ungkap Menteri Hukum dan HAM itu.

Saat ditanya apa alasan Demokrat berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah, Amir hanya menjawab diplomatis. Menurut dia, Demokrat selama ini masih menimbang asas manfaat dan keadilan dari pelaksanaan pilkada.

Partai Demokrat sudah menyampaikan sikap resmi terhadap RUU Pilkada, yakni mempertahankan pilkada langsung. Sebelumnya, Demokrat bersama Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD. Pilkada langsung hanya didukung koalisi pendukung Jokowi-JK. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com