Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 74 Persen Publik Ingin Presiden SBY Tarik RUU Pilkada

Kompas.com - 18/09/2014, 15:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Publik menaruh harapan yang tinggi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengambil sikap dan tindakan terkait kontroversi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini dibahas DPR bersama pemerintah.

Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas publik berharap SBY menggunakan kewenangannya sebagai Presiden untuk menarik diri dari proses pembahasan RUU Pilkada yang sedang berlangsung.

"Sebanyak 74,04 persen responden setuju SBY menarik diri dari RUU Pilkada sehingga UU tersebut tidak bisa disahkan. Hanya 16,04 persen yang tidak setuju. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9,55 persen," kata peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Ardian menjelaskan, kewenangan DPR tersebut diatur UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Undang-undang. Di sana, kata dia, diatur bahwa pemerintah masih bisa menarik diri apabila pembahasan UU di DPR belum memasuki tahap kedua atau di sidang paripurna.

Terkait sikap Kementerian Dalam Negeri yang merasa tidak bisa menarik diri dari pembahasan, menurut Ardian, pandangan itu tidak tepat. (baca: Pemerintah Tak Akan Meminta DPR Tarik RUU Pilkada)

"Banyak pendapat berkemban,  tapi kita kembalikan lagi pada Undang-undang," ujar dia.

Kalau pun pemerintah enggan menarik diri dari pembahasan ini, menurut dia, masih ada cara kedua. SBY bisa menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mayoritas publik setuju apabila Partai Demokrat berbalik arah mendukung pilkada langsung.

"Sebanyak 76,90 persen responden setuju. Jumlah yang tidak setuju sedikit sekali, hanya 8,74 persen. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,37 persen," jelas dia.

Survei ini dilakukan pada 14-16 September. LSI mengaku melakukan survei terhadap 1200 responden dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah 2,9 persen. Survei dibiayai sendiri oleh LSI.

Sebelumnya, SBY selaku pribadi menyatakan mendukung Pilkada langsung. Belakangan, sikap SBY itu diikuti Demokrat dan akan diteruskan kepada fraksi Demokrat di DPR. (baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com