JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada. Bahkan Ridwan mengajak bupati dan wali kota yang memiliki pendapat sama untuk berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
"Bubar dari sini, kita jalan dan suarakan aspirasi kita agar pilkada tetap dilakukan secara langsung," kata Ridwan saat berbicara di depan bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Ridwan mengatakan, pilkada oleh DPRD memperkecil kesempatan bagi calon kepala daerah berkualitas untuk dapat mencalonkan diri. Apalagi jika calon tersebut berasal dari independen. Pasalnya, parpol tentu akan lebih mendahulukan kadernya.
"Kalau pilkada dikembalikan ke tidak langsung, orang di luar mainstream tidak akan muncul," katanya.
Ia menambahkan, pilkada langsung memang memiliki konsekuensi lebih melelahkan daripada pilkada oleh DPRD. Namun, konsekuensi itu harus diterima karena bekerja untuk rakyat itu tidak mudah.
Lebih jauh, Ridwan menganggap salah apabila ada penilaian pilkada langsung berbiaya mahal. Mahal atau tidaknya pilkada tergantung dari teknis yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu.
"Batasi saja baliho, pamflet. Kalau mau bikin murah jangan ada rapat akbar, cari cara lain yang lebih efektif," katanya.
Ridwan mengatakan, esensi terpenting dari pelaksanaan pilkada langsung adalah partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak politiknya.
"Tiga menit di dalam bilik suara untuk mencoblos adalah hak politik rakyat," kata kepala daerah yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu.
Pembahasan RUU Pilkada mengalami perdebatan panjang, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil rapat Panja RUU Pilkada 9 September 2014, fraksi partai dalam Koalisi Merah Putih tetap ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dengan berbagai alasan. Hanya PDI-P, Hanura, dan PKB yang meminta kepala daerah tetap dipilih secara langsung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.