Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Pilkada oleh DPRD, Ridwan Kamil Ajak Bupati dan Wali Kota Demo

Kompas.com - 11/09/2014, 11:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada. Bahkan Ridwan mengajak bupati dan wali kota yang memiliki pendapat sama untuk berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

"Bubar dari sini, kita jalan dan suarakan aspirasi kita agar pilkada tetap dilakukan secara langsung," kata Ridwan saat berbicara di depan bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Ridwan mengatakan, pilkada oleh DPRD memperkecil kesempatan bagi calon kepala daerah berkualitas untuk dapat mencalonkan diri. Apalagi jika calon tersebut berasal dari independen. Pasalnya, parpol tentu akan lebih mendahulukan kadernya.

"Kalau pilkada dikembalikan ke tidak langsung, orang di luar mainstream tidak akan muncul," katanya.

Ia menambahkan, pilkada langsung memang memiliki konsekuensi lebih melelahkan daripada pilkada oleh DPRD. Namun, konsekuensi itu harus diterima karena bekerja untuk rakyat itu tidak mudah.

Lebih jauh, Ridwan menganggap salah apabila ada penilaian pilkada langsung berbiaya mahal. Mahal atau tidaknya pilkada tergantung dari teknis yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

"Batasi saja baliho, pamflet. Kalau mau bikin murah jangan ada rapat akbar, cari cara lain yang lebih efektif," katanya.

Ridwan mengatakan, esensi terpenting dari pelaksanaan pilkada langsung adalah partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak politiknya.

"Tiga menit di dalam bilik suara untuk mencoblos adalah hak politik rakyat," kata kepala daerah yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu.

Pembahasan RUU Pilkada mengalami perdebatan panjang, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil rapat Panja RUU Pilkada 9 September 2014, fraksi partai dalam Koalisi Merah Putih tetap ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dengan berbagai alasan. Hanya PDI-P, Hanura, dan PKB yang meminta kepala daerah tetap dipilih secara langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com