Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Sebut Dukungan PAN Masih Proses

Kompas.com - 03/09/2014, 14:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) masih berpeluang memberikan dukungan pada pemerintahannya. Menurut dia, proses penjajakannya masih berjalan hingga saat ini.

JK menjelaskan, belum ada pembicaraan mengenai waktu yang tepat bagi PAN untuk memberikan dukungannya. Ia yakin, peluang masih terbuka karena politik selalu dinamis.

"Dalam proses, nantilah, Pak Hatta masih menunggu muktamar dulu," kata JK seusai menghadiri acara silaturahim dengan pengurus badan kerja sama perguruan tinggi Islam swasta (BKS PTIS) se-Indonesia, di Universitas Al Azhar, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Sama halnya dengan PAN, kata JK, dukungan dari partai lain juga sangat mungkin terbuka. Dengan alasan itu, ia yakin tak akan ada upaya penjegalan di parlemen dengan asumsi partai pendukungnya nanti berbalik menjadi mayoritas pemilik kursi di DPR.

"Politik itu dinamis, belum tentu hari ini jumlahnya segitu, bulan depan juga segitu," ujarnya.

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa telah menemui presiden terpilih Joko Widodo. Hatta juga telah melakukan komunikasi dengan JK. Akan tetapi, peluang bertambahnya mitra koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin sulit setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, Selasa (2/9/2014).

SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan selanjutnya. Menurut SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar.

Kubu Jokowi-Kalla membutuhkan tambahan parpol di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Sebab, jumlah kursi partai pendukung Jokowi-JK di parlemen masih minoritas. Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Jika dijumlah, koalisi tersebut didukung 207 kursi DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com