Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan Jokowi-JK Tak Akan Naikkan Harga BBM pada Desember 2014-Januari 2015

Kompas.com - 01/09/2014, 20:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Transisi mengaku telah melakukan simulasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah resmi menjabat presiden dan wakil presiden. Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, kenaikan harga BBM tidak akan terjadi pada Desember 2014 hingga Januari 2015. 

Menurut Andi, selama kurun waktu tersebut inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan.

“Alternatifnya tidak Desember dan Januari. Sebab inflasi dalam kondisi tinggi, itu puncak belanja (masyarakat) dan bersamaan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru,” kata Andi, Senin (1/9/2014), di Kantor Transisi, Jakarta.

Menurut Andi, seandainya pemerintah mengambil opsi mengurangi subsidi BBM, hal itu akan dilaksanakan pada bulan November 2014 atau justru setelah Januari 2015. Opsi tersebut memungkinkan karena inflasi yang tak begitu tinggi. Namun, Andi tak menyebut berapa prediksi kenaikan angka inflasi tersebut.

Terkait simulasi yang dilaksanakan, ia menjelaskan, meliputi rencana waktu kenaikan harga serta berapa besaran kenaikan yang akan diterapkan. Andi mengungkapkan, untuk simulasi waktu ada dua opsi, yaitu apabila pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menaikkan harga BBM, akan dilanjutkan pemerintahan Jokowi-JK. Opsi kedua, kata dia, apabila SBY tak menaikkan harga BBM dan Jokowi-JK lah yang akan menaikkan harga BBM tersebut.

“Simulasi (besaran) dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 dan Rp 3.000,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Nasional
Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban 'Bullying' karena Harun Masiku

Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban "Bullying" karena Harun Masiku

Nasional
Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Nasional
Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: 'Monggo' Saja...

Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: "Monggo" Saja...

Nasional
OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

Nasional
KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

Nasional
Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Nasional
Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Nasional
Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Nasional
Perintahkan Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Jokowi: Daripada Beli, Lebih Bagus Investasi

Perintahkan Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Jokowi: Daripada Beli, Lebih Bagus Investasi

Nasional
Pihak Hasto Laporkan Penyidik KPK yang Sita Handphone ke Dewas, Tapi Kantor Sudah Tutup

Pihak Hasto Laporkan Penyidik KPK yang Sita Handphone ke Dewas, Tapi Kantor Sudah Tutup

Nasional
Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Nasional
Profil Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Orang Dekat Jokowi yang Segera Jabat Irjen Kemendag

Profil Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Orang Dekat Jokowi yang Segera Jabat Irjen Kemendag

Nasional
Divonis Bersalah, 4 Terdakwa Korupsi Bansos Beras Kemensos Dihukum Ganti Rugi Rp 127 Miliar

Divonis Bersalah, 4 Terdakwa Korupsi Bansos Beras Kemensos Dihukum Ganti Rugi Rp 127 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com