Soal Subsidi BBM, Sekjen PDI-P Sebut Posisi Jokowi Beda dari SBY pada 2005

SURABAYA, KOMPAS.com - Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, kondisi perekonomian saat ini sangat berbeda dibanding pada 2005 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga subsidi bahan bakar minyak. Menurut dia, presiden terpilih Joko Widodo saat ini dihadapkan pada kondisi sangat sulit karena jumlah subsidi bahan bakar minyak yang sudah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau sekarang, kita ini mempertanyakan sempitnya ruang fiskal yang diberikan pemerintahan baru untuk alokasi anggaran 2015. Berbeda posisinya," kata Tjahjo di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8/2014) siang.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo menanggapi sindiran Presiden Yudhoyono dalam wawancara yang dimuat di YouTube. Presiden mengatakan, pemerintahnya tidak pernah menyalahkan pemerintahan presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, saat ia menaikkan harga BBM pada 2005.

Yudhoyono heran mengapa pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Joko Widodo terus mendesak pemerintahannya untuk menaikkan harga BBM. Jokowi sudah menyampaikan langsung permintaan kenaikan harga BBM itu kepada Presiden, tetapi ditolak.

Meski demikian, Tjahjo menilai sejauh ini tidak ada desakan dari presiden dan wakil presiden terpilih agar presiden menaikkan harga BBM. "Saya kira tidak benar Pak jokowi mendesak Pak SBY menaikkan BBM sekarang. Yang kita pikirkan, pemerintah tidak mengantisipasi kelangkaan BBM yang meresahkan masyarakat," ujar dia.

Tjahjo berharap pemerintah segera mencari solusi untuk mengantisipasi kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia saat ini. Jokowi-Jusuf Kalla bersama tim transisi juga sedang mencari opsi-opsi untuk menekan subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM.