Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kim Jong Un Ucapkan Selamat kepada Jokowi

Kompas.com - 13/08/2014, 16:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un memberikan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena terpilih menjadi presiden RI periode 2014-2019. Ucapan selamat itu disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Korut Ri Su Yong.

"Menyampaikan ucapan selamat kepada saya, terpilih menjadi presiden. Itu pesan dari pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un," ujar Jokowi seusai menemui Ri So Yong di Balaikota Jakarta, Rabu (13/8/2014) siang.

Jokowi melanjutkan, lewat sang Menteri Luar Negeri, Kim Jong Un juga berharap bahwa hubungan antara Indonesia dan Korea Utara bisa diperkuat pada masa yang akan datang, terutama soal penguatan hubungan di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Jokowi mengatakan, tidak ada pembicaraan lain selain ucapan selamat dan menyampaikan harapan hubungan kedua negara yang kian erat. "Sudah itu saja. Ndak ada yang lain," lanjut Jokowi.

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Su Yong menemui presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung di Balaikota Jakarta.

Mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih, Ri So Yong tiba di Balaikota pada pukul 14.53 WIB menggunakan Mercedes Benz E250 dengan kawalan satu mobil lainnya.

Tanpa pengawalan ketat, Ri Su Yong masuk ke dalam kantor Jokowi. Dia hanya melemparkan senyum kepada wartawan.

Pada Rabu siang, Su Yong diketahui bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Pada kesempatan itu, SBY berharap agar hubungan antara Indonesia dan Korut pada masa depan dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com