Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video ISIS Masih Bisa Diakses, Tifatul Dihujani Kritik di Twitter

Kompas.com - 05/08/2014, 12:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendapat banyak kritikan melalui akun Twitternya @tifsembiring karena dianggap lamban memblokir video Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang beredar di YouTube.

Setidaknya, hingga Selasa (5/8/2014) pukul 12.30 WIB, video yang berisi ajakan kepada kaum Muslim di Indonesia untuk bergabung dengan ISIS masih dapat diakses di YouTube.

Kebanyakan dari pengguna Twitter menyayangkan sikap Kemenkominfo yang justru memblokir konten yang dianggap berguna, tetapi lambat memblokir video ISIS yang berisi radikalisme.

"Jadi situs yang membantu ibu menyusui diblokir tapi video ISIS masih bisa diakses. Pak @tifsembiring masih kita bayar sebagai menteri kan?" tulis Azza melalui akun @__azza.

"@tifsembiring thanks banget vimeo dan website musik di block tapi video ISIS dibiarkan beredar. Thanks lho. Menteri paling pintar," tulis Better Than Ever melalui akun @bett3r.

Ada juga yang mengkritik dengan menggunakan pantun. Tifatul kerap berpantun dalam berbagai kesempatan.

"Apa perlu pakai pantun buat direspon? Beli kripik dekat tukang kedondong, itu kritik direspon dong," tulis Damar Juniarto melalui akun @DamarJuniarto.

Aktivis Fadjroel Rachman menyinggung sikap Tifatul yang memblok akun Twitter-nya.

"Kalau sy ber-tahun2 di BLOK om @tifsembiring gara-gara nanya kok tak mau ngucapin natalan, tp nge-BLOK ISIS disuruh @SBYudhoyono doi woles :(," tulis Fadjroel melalui akun @Fadjroel.

Tifatul hanya menanggapi santai kritik Fadjroel itu. "Gara2 NYINYIR mas he3x, jangan fitnah lg...," tulis politisi PKS itu.

Tifatul sempat menjawab tweet yang meminta agar Kemenkominfo segera memblokir video ISIS yang dianggap mengganggu. "Perlu proses, request sudah disampaikan kepada pengelola youtube, sejak siang kemarin...," tulis Tifatul.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam siaran pers yang disebar melalui akun Twitter @kemkominfo mengaku telah mengirim surat resmi ke Google untuk memblokir tujuh video penyebaran ajaran ISIS di YouTube.

"Kominfo sudah kirim surat resmi ke Google untuk blokir video ISIS di YouTube," demikian isi kicauan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melakukan upaya maksimal dalam mencegah penyebaran paham ISIS. Presiden juga memerintahkan Tifatul untuk memblokir semua akses informasi dari media sosial yang menyebarkan paham ISIS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com