Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Buka Peluang Ketum Partai Jabat Menteri

Kompas.com - 01/08/2014, 15:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tuntutan agar ketua umum partai politik tak menjabat menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla, menguat belakangan ini. Namun, JK tak bisa memastikan bahwa semua ketua umum partai koalisi tak akan mendapat posisi menteri.

"Yang pasti PDI-P dan Nasdem tidak, PKB saya tidak tahu, mungkin saja, saya kira tidak. Saya belum tahu. Mayoritas tidak," ujar Jusuf Kalla (JK) seusai melakukan shalat Jumat di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

JK menjelaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak awal memang tidak berminat menjadi menteri, demikian pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sementara itu, dua ketua umum lainnya, yakni Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, diakui JK masih berpeluang masuk dalam kabinet.

Terkait penyusunan kabinet itu, JK mengaku bahwa partai koalisi boleh saja mengajukan nama-nama kader terbaiknya sebagai calon menteri. Salah satu yang sudah siap mengajukan nama calon menteri adalah PKB. Menurut JK, pihaknya nanti akan memberikan porsi kepada PKB.

"Kita yang atur berapa," katanya.

Saat ditanyakan apakah ketua umum partai bisa mengganggu kerja pemerintahan, JK tak sependapat. Menurut dia, tiap-tiap menteri akan diberikan fokus pekerjaan dan kebijakan masing-masing.

Meski demikian, JK menegaskan bahwa saat ini dia dan Jokowi sama sekali belum membicarakan kabinet. Dia menyatakan, penyusunan kabinet akan dilakukan selepas MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu presiden, yakni setelah 22 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com