Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta Minta Polisi Tangkap Penyelenggara Pemilu yang Buka Kotak Suara

Kompas.com - 01/08/2014, 13:39 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait pembukaan kotak suara secara sepihak. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengklaim menemukan pembukaan kotak suara di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa melibatkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) dan saksi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam kasus di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kata Taufik, tim Prabowo-Hatta menemukan kotak suara yang sudah berada di atas dua truk. Para penyelenggara pemilu itu, kata dia, bingung, dan saling menyalahkan satu sama lain saat ia tanya.

"Ini prosesnya sangat memalukan. Ini pencurian betul, patut ditangkap. Segeralah Polda tangkap orang-orang ini," kata Taufik di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Dia mengatakan, pembukaan kotak suara sudah terjadi dua kali. Pada 23 Juli 2014, terjadi pembukaan kotak suara secara serentak di lima wilayah di Jakarta. Dia menilai aksi tersebut diformalkan melalui Surat Edaran Nomor 1446/23 Juli 2014 dari KPU pusat. "Kedua, Surat Edaran Nomor 1449 tertanggal 25 Juli 2014 yang memerintahkan untuk membuka kotak suara di seluruh kabupaten/kota di Indonesia," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com