Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyusunan Kabinet Uji Ketegasan Joko Widodo

Kompas.com - 31/07/2014, 05:30 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochmad Yulianto, menilai, penyusunan kabinet bakal menjadi ujian bagi ketegasan Joko Widodo-Jusuf Kalla apabila kelak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

”Itu (penyusunan kabinet) pasti akan menjadi ujian bagi Jokowi dalam menghadapi intervensi, bahkan tekanan dari parpol-parpol pengusung pasangan tersebut,” kata Yulianto, Rabu (30/7), di Semarang.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, itu mengatakan, daftar nama menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang diminta bergabung juga bakal menjadi ujian bagi keberanian Jokowi-Kalla dalam membentuk kabinet ahli dan profesional.

”Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung,” katanya.

Saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet.

Namun, beberapa analis menyatakan, dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, hasrat bagi-bagi kekuasaan—setidaknya tecermin dalam penyusunan kabinet—sulit diterapkan. Apalagi, kebijakan eksekutif dan presiden juga banyak ditentukan oleh kekuatan partai di parlemen.

Komposisi parlemen hasil Pemilu Legislatif 2014 lebih dominan dikuasai partai-partai pendukung Prabowo-Hatta Rajasa, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Partai Demokrat yang secara informal memberi dukungan kepada Prabowo-Hatta.

Duet Jokowi-Kalla diusung PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Dalam rekapitulasi hasil hitung suara Pemilu Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, duet bernomor urut 2 ini memenangi pilpres dengan raihan 53 persen lebih suara.

Meski KPU sudah menetapkan Jokowi-Kalla memenangi pilpres, hasil ini belum sepenuhnya memastikan kemenangan bagi Jokowi-Kalla karena Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan memutus perkara gugatan pada 22 Agustus 2014.

Jangan membebani

Terkait keinginan Jokowi mengisi kabinetnya dengan figur dari kalangan profesional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menyatakan dukungannya.

”Ide dari presiden terpilih untuk mengutamakan profesional sangat bagus. Beliau juga mengatakan, di dalam partai juga tidak sedikit profesional,” kata Amir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Pekan lalu, dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di media sosial Facebook Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi menteri dalam kabinet.

Terdapat 34 daftar menteri yang dimintai pendapat dengan tiga pilihan di masing-masing pos, ditambah opsi mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.

”Mereka yang diberi kesempatan bergabung alangkah baiknya tidak membebani presiden terpilih dengan tuntutan ini itu,” kata Amir.

Amir juga menyarankan agar Jokowi sebagai presiden terpilih dapat berdiskusi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah menjalankan roda pemerintahan selama 10 tahun.

”Presiden sebelumnya, Pak SBY, yang 10 tahun memimpin, tidak ada salahnya untuk berbagi pengalaman, kalau diperlukan,” ujar Amir. (Antara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com