PKB Ingin Ketua Umum Partai Dijadikan Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar menilai, ketua umum partai sangat layak menjadi menteri dalam suatu kabinet. Menurut Marwan, keberhasilan ketua umum memimpin partai tentu menjamin keberhasilannya menjalankan perannya sebagai menteri di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Tidak hanya layak. Ketua umum parpol sangat layak jadi menteri," kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/7/2014).

Marwan mengatakan, seorang ketua umum memiliki keunggulan yang tidak dimiliki anggota partai maupun tokoh-tokoh nonpartai karena memiliki pengalaman lebih dalam kepemimpinan, berintegritas, dan basis konstituen yang kuat. Apalagi, imbuhnya, kader partai memiliki pengalaman politik yang teruji dalam legislatif maupun eksekutif.

"Bisa saja yang jadi menteri itu ketua umum atau anggotanya. Tapi selayaknya memang ketua dulu. Ketua yang mengendalikan parpol ini supaya berjalan dengan baik. Ketua punya peranan luar biasa dalam perjalanan parpol," ujar Marwan.

Marwan enggan berandai-andai jika Jokowi tidak memilih ketua umum partai, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menjadi salah satu menteri di kabinetnya. Menurut Marwan, kredibilitas ketua umum partai sangat dibutuhkan dalam kabinet Jokowi-JK kelak.

"Bukan soal legowo atau tidak legowo, tapi dibutuhkan atau tidak. Kalau dibutuhkan, ya sangat layak. Memang bisa nonpartai menyelesaikan masalah negara?" ujar Marwan.

Dihubungi terpisah, pakar tata negara Margarito Kamis mengatakan, sebaiknya presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak menjadikan ketua umum partai menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya kelak.

Margarito menambahkan, sebaiknya ketua partai fokus untuk membangun partai agar semakin solid dan kokoh. Menurut Margarito, jika ketua partai tidak lagi ditempatkan dalam kabinet sebagaimana halnya dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mereka harus menerima keputusan tersebut dengan besar hati.

"Mereka harus legowo kalau tidak dipilih jadi menteri. Jangan mereka mengaku negarawan, tapi urusan kursi ini mereka tidak legowo," kata Margarito.